Ketika Hutan Terbakar, Siapa Menanggung Tagihannya?

Kebakaran hutan dan lahan sering diberitakan lewat luas yang hangus. Laporan ini mengajak kita melihat lapisan berikutnya: kegiatan ekonomi yang terganggu, kebutuhan kesehatan yang bertambah, dan pendapatan yang hilang.

Artikel ini membaca laporan Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara untuk CELIOS tentang Januari–Agustus 2026. Anda tidak perlu bekal ekonomi. Mulai dari cerita dan grafik; buka asumsi hitungannya ketika ingin mendalami.

Api padam, tagihan belum tentu selesai

Bayangkan sebuah keluarga yang tinggal jauh dari lokasi api. Rumahnya tidak terbakar. Namun, ketika asap mengganggu aktivitas sehari-hari, ada kebutuhan berobat, waktu untuk menemani anggota keluarga, atau pekerjaan yang tertunda. Contoh keluarga ini rekaan, tetapi membantu membuka pertanyaan yang sering luput: apakah kerugian kebakaran cukup dihitung dari pohon dan lahan yang hangus?

Laporan CELIOS mengajak kita memperluas cara menghitung. Untuk Januari–Agustus 2026, penulis memperkirakan kerugian ekonomi sekitar Rp29,54 triliun. Di luar angka itu, laporan menyajikan dua cakupan biaya kesehatan: Rp9,75 triliun untuk skenario diagnosis ISPA, atau Rp93,56 triliun untuk skenario diagnosis ditambah gejala. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut.

Dari penjumlahan tersebut lahir dua angka utama, Rp39,29 triliun dan Rp123,10 triliun. Keduanya adalah keluaran estimasi dengan cakupan berbeda. Kita tidak boleh menjumlahkan kedua angka kesehatan, sebab skenario yang lebih luas sudah mencakup kelompok diagnosis. Rentang ini juga bukan selang kepercayaan statistik atau batas minimum dan maksimum yang pasti.

Penjumlahan itu masih menyisakan satu persoalan. Sumber yang dipakai untuk menghitung kerugian ekonomi juga mencakup dampak kesehatan. PDF belum memperlihatkan rincian yang memastikan komponen kesehatan tersebut sudah dikeluarkan sebelum biaya kesehatan lain ditambahkan. Karena itu, total ditampilkan sebagai estimasi CELIOS yang masih perlu diperiksa kemungkinan perhitungan gandanya. Angka tersebut menunjukkan besarnya persoalan tanpa menjamin setiap digitnya sudah pasti.

Mulai dari lahan, lalu lihat manusia di sekitarnya

Pada grafik yang dikutip CELIOS dari SIPONGI, Kalimantan Barat memiliki luas terbakar terbesar di antara 12 wilayah yang ditampilkan: 38.310,86 hektare. Papua Selatan menyusul dengan 25.838,53 hektare. Satu hektare sama dengan 10.000 meter persegi; angka itu mengukur luas, bukan jumlah orang yang menghirup asap.

Daftar ini membantu melihat sebaran wilayah dalam laporan. Namun, dua belas batang tidak otomatis mewakili seluruh provinsi Indonesia. Karena itu, ketika Anda mengubah grafik menjadi persentase, penyebutnya adalah jumlah luas dua belas wilayah tersebut. Kita tidak menyebutnya pangsa nasional.

Luas kebakaran juga tidak cukup untuk menentukan beban kesehatan. Besarnya populasi yang dimasukkan ke hitungan, prevalensi awal penyakit, dan cakupan wilayah ikut mengubah hasil. Daerah dengan lahan terbakar lebih kecil dapat memiliki estimasi biaya kesehatan lebih besar. Itu tidak membuktikan bahwa setiap warganya terpapar dengan kadar yang sama.

Penting pula membedakan sebaran kejadian dan penjelasan penyebabnya. Laporan mengaitkan kerentanan lahan dengan aktivitas manusia dan perubahan penggunaan lahan. Grafik luas saja belum bisa menunjukkan siapa pelaku pembakaran, izin usaha mana yang bermasalah, atau seberapa besar pengaruh suatu proyek. Pertanyaan tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri.

Kerugian besar dalam rupiah belum tentu paling berat bagi daerah

CELIOS memperkirakan dampak kebakaran pada aset dan kegiatan ekonomi. Gagasannya mudah dibayangkan: ketika produksi atau pasokan terganggu, usaha yang bergantung padanya juga bisa kehilangan kegiatan. Dampak tidak harus berhenti di batas wilayah yang memiliki titik api.

Tabel ekonomi laporan menempatkan Kalimantan Barat pada penurunan sekitar Rp5,77 triliun, diikuti Papua Barat sekitar Rp4,37 triliun. Namun, urutannya berubah ketika kerugian dibandingkan dengan ukuran perekonomian awal. Di antara unit yang dicantumkan, Papua Barat memiliki proporsi penurunan lebih besar daripada Kalimantan Barat.

Coba ganti ukuran grafik. Angka rupiah membantu melihat besarnya nilai yang diperkirakan hilang. Persentase membantu melihat beratnya penurunan terhadap perekonomian yang menjadi pembanding. Daerah dengan ekonomi besar dapat kehilangan banyak rupiah tetapi memiliki persentase lebih kecil. Keduanya berguna untuk pertanyaan yang berbeda.

Tabel ini memuat 34 unit provinsi, sedangkan grafik luas memakai nama seperti Papua Selatan dan Papua Tengah. Daftar wilayahnya berbeda. Kita tidak dapat memasangkan satu baris Papua Barat dengan luas Papua Selatan lalu menganggap hasilnya sebagai biaya per hektare. PDF juga belum memberi rincian model yang cukup untuk mengulangi seluruh perhitungan ekonomi dari awal.

Siapa yang akhirnya menanggung beban?

Kata “kerugian Indonesia” terdengar seperti satu tagihan besar. Padahal, beban itu melewati pintu yang berbeda: keluarga membayar kebutuhan sehari-hari, pekerja kehilangan waktu mencari nafkah, usaha menghadapi gangguan, dan layanan publik harus menampung kebutuhan tambahan. Tidak semua beban berbentuk transaksi tunai.

Bagi keluarga dengan tabungan kecil, waktu kerja yang hilang dapat terasa segera. Bagi orang yang mendampingi anggota keluarga, biayanya mungkin muncul sebagai kesempatan bekerja yang terlewat. Ini alasan mengapa biaya tidak langsung perlu dilihat bersama biaya pelayanan medis, tanpa menganggap keduanya selalu dibayar kepada rumah sakit.

Laporan belum memberikan pembagian lengkap antara rumah tangga, pemberi kerja, BPJS Kesehatan, dan pemerintah. Jadi, total biaya kesehatan tidak bisa langsung disebut sebagai klaim BPJS atau uang dari kantong warga. Untuk menilai pembagian beban secara lebih adil, kita perlu tahu jenis perlindungan, akses layanan, serta bagian biaya yang benar-benar ditanggung masing-masing pihak.

Biaya yang ada kuitansinya, dan yang tidak

Dalam laporan, biaya kesehatan langsung mencakup layanan medis seperti konsultasi, obat, atau perawatan. Biaya tidak langsung berkaitan dengan pendapatan yang hilang ketika pasien atau pendamping tidak dapat bekerja. Pemisahan ini membantu melihat beban yang biasanya tidak muncul pada lembar tagihan fasilitas kesehatan.

Simulasi berikut memakai keluarga rekaan. Masukkan biaya medis, jumlah hari tidak bekerja, dan pendapatan harian yang hilang. Pengali jumlah orang hanya menghitung siapa saja yang kehilangan pendapatan, bukan jumlah pasien. Alat ini sengaja sederhana agar hubungan antarangka terlihat.

Contohnya, biaya medis Rp500 ribu ditambah tiga hari kehilangan pendapatan Rp100 ribu untuk satu orang menghasilkan beban Rp800 ribu. Jika pendamping juga kehilangan penghasilan yang sama selama tiga hari, bebannya menjadi Rp1,1 juta. Perubahan itu bukan karena harga obat naik, melainkan karena waktu produktif orang lain ikut terpakai.

Kehidupan nyata lebih rumit. Ada pekerja bergaji tetap yang penghasilannya tidak langsung berkurang, ada pekerja harian, ada pengasuh tanpa upah, dan ada biaya perjalanan yang belum dimasukkan. Simulasi ini bukan tarif pengobatan, perhitungan santunan, atau perkiraan biaya untuk pasien tertentu.

Mengapa dua skenario kesehatan berjauhan?

Skenario pertama berangkat dari kelompok yang didiagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan. Skenario kedua menggunakan cakupan diagnosis ditambah gejala. Di dunia nyata, orang dapat mengalami keluhan tanpa memperoleh diagnosis, misalnya karena belum datang ke layanan. Namun, gejala saja juga tidak membuktikan penyebab penyakit seseorang.

CELIOS menggabungkan data populasi, prevalensi dari sumber terdahulu, dan asumsi kenaikan 78 persen. Hasilnya sekitar 1,78 juta orang dalam skenario diagnosis dan 17,36 juta dalam skenario yang lebih luas. Ini potensi jumlah orang berdasarkan hitungan, bukan hasil menghitung pasien satu per satu selama delapan bulan.

Grafik biaya memperlihatkan perubahan cakupan tersebut. Pada skenario diagnosis, Tabel 5 menempatkan Papua Tengah pada Rp2,95 triliun, tertinggi dari dua belas wilayah. Pada skenario diagnosis ditambah gejala, Tabel 7 menempatkan Nusa Tenggara Barat pada Rp19,01 triliun. Narasi laporan memiliki ketidaksesuaian urutan; visual artikel mengikuti tabel.

Perhatikan tanda bintang untuk Jawa Timur. Populasi yang digunakan hanya berasal dari empat kabupaten sekitar Bromo–Tengger–Semeru: Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Angka itu tidak mewakili seluruh penduduk Jawa Timur. Karena cakupan dan asumsi memengaruhi urutan, grafik ini sebaiknya dibaca sebagai keluaran model, bukan peringkat kondisi kesehatan semua provinsi.

Buka hitungannya: naik 78 persen berarti dikali 1,78

Prevalensi adalah bagian dari populasi yang mengalami kondisi tertentu dalam periode yang ditanyakan. Jika prevalensi awal 1 persen, kenaikan relatif 78 persen membuatnya menjadi 1,78 persen. Bukan 79 persen. Persen perubahan dan poin persentase memiliki arti berbeda.

Perkalian dasar yang digunakan untuk membaca tabel adalah populasi × prevalensi awal × 1,78. Untuk Kalimantan Barat pada skenario diagnosis, 5.750.000 × 1,1% × 1,78 = 112.585 orang. Hasil ini sesuai dengan jumlah pada Tabel 4, walaupun kolom prevalensi 2026 dalam tabel tersebut mengulang angka awal.

Coba turunkan kenaikannya menjadi nol. Jumlah orang tetap ada, sebab prevalensi awal bukan nol. Selisih antara keluaran pengali 1,78 dan keluaran tanpa kenaikan adalah tambahan dalam skenario matematika ini. Selisih tersebut belum otomatis menjadi jumlah kasus yang disebabkan asap kebakaran.

Untuk menyatakan sebab-akibat, kita perlu pembanding yang menunjukkan apa yang akan terjadi tanpa kebakaran, serta informasi paparan dan penyebab lain. Menerapkan satu pengali ke banyak wilayah adalah asumsi pemodelan, bukan pengganti pemeriksaan itu. Alat di bawah membuka kepekaan hasil terhadap pengali; ia tidak meramalkan wabah atau mengonversi perubahan kasus menjadi biaya baru.

Angka pembanding membantu, asal tidak tertukar dengan belanja

Untuk memberi gambaran skala, laporan membandingkan biaya kesehatan skenario luas dengan belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan. Tabel 8 mencantumkan outlook 2026 sebesar Rp138,426 triliun. Rp93,56 triliun dibagi angka itu menghasilkan sekitar 67,6 persen.

Perbandingan itu tidak berarti 67,6 persen anggaran sudah habis untuk karhutla. Pembilangnya adalah estimasi beban kesehatan yang juga memasukkan pendapatan hilang; penyebutnya adalah kategori belanja pemerintah pusat. Dua ukuran ini dapat dibandingkan untuk memahami besaran, tetapi bukan bukti aliran uang dari satu pos ke pos lainnya.

Coba pilih hanya komponen langsung, Rp69,48 triliun. Rasionya menjadi sekitar 50,2 persen. Bahkan komponen langsung tetap merupakan estimasi model, bukan realisasi belanja negara. Selain itu, fungsi kesehatan pemerintah pusat tidak sama dengan seluruh pembiayaan kesehatan nasional yang melibatkan banyak lembaga dan sumber dana.

Laporan juga memperkirakan potensi kehilangan pajak bersih daerah Rp269,86 miliar. Angka itu tidak ditambahkan lagi ke dua total utama dalam artikel ini. Tanpa rekonsiliasi, mengumpulkan semua angka yang tampak merugikan bisa membuat ukuran yang saling berkaitan terhitung lebih dari sekali.

Laporan penting tetap perlu dibaca dengan teliti

Kekuatan laporan ini terletak pada upaya membawa beban rumah tangga dan kesehatan ke pembicaraan ekonomi kebakaran. Namun, membaca dengan teliti berarti memisahkan pesan kebijakan dari tingkat kepastian perhitungannya. Angka besar seharusnya mengundang pemeriksaan yang lebih baik.

Ada kesalahan satuan yang sangat berarti pada narasi pajak DKI Jakarta: tertulis Rp67 triliun, sedangkan Tabel 3 menyajikan 67.426,78 juta rupiah, atau sekitar Rp67,43 miliar. Artikel menggunakan satuan tabel. Perbedaan ini mencapai sekitar seribu kali lipat; membaca judul kolom sama pentingnya dengan membaca angka.

Catatan lain menyangkut cakupan valuasi. Penelitian Kiely dan rekan yang menjadi salah satu acuan CELIOS memasukkan kerusakan lahan, nilai emisi karbon, serta dampak kesehatan jangka panjang. Itu lebih luas daripada biaya berobat. Sebelum menggabungkannya dengan biaya kesehatan lain, kita perlu mengetahui bagian mana yang diambil dan bagaimana komponen yang beririsan dikeluarkan.

Data mentah dan rincian pemisahan komponen biaya belum tersedia dalam PDF. Karena itu, artikel tidak menyatakan totalnya sebagai pengukuran final. Catatan di akhir juga memuat perbedaan pembulatan dan urutan wilayah. Pembaca dapat menggunakannya untuk membedakan angka yang bisa diperiksa langsung, asumsi yang dipakai, dan rincian yang masih perlu ditanyakan.

Dari menghitung kerugian ke pertanyaan tentang tindakan

CELIOS mengajukan empat arah kebijakan: penetapan status bencana nasional, penyediaan tempat aman dan evakuasi medis untuk kelompok rentan, evaluasi izin usaha, serta pembentukan tim pemulihan ekosistem. Ini usulan penulis pada konteks laporan, bukan pernyataan bahwa seluruh langkah tersebut sudah dilakukan atau diwajibkan oleh artikel ini.

Untuk pembaca pemula, cara menilai usulan itu adalah menghubungkannya dengan masalah yang hendak diselesaikan. Koordinasi perlu menjawab keterbatasan kapasitas. Perlindungan warga perlu menjawab siapa yang paling sulit menghindari paparan dan mengakses layanan. Audit perlu menjawab bukti tanggung jawab. Pemulihan perlu menjawab bagaimana risiko kebakaran berulang berkurang.

Perdebatan kemudian dapat bergerak lebih konkret: informasi apa yang dibuka, siapa melaksanakan, bagaimana hasilnya diukur, dan bagaimana warga terdampak ikut didengar. Besarnya kerugian tidak sendirian menentukan kebijakan terbaik. Kita juga perlu menilai ketepatan sasaran, kemampuan pelaksanaan, serta hubungan antara biaya pencegahan dan kerugian yang bisa dihindari.

Ketika membaca kabar karhutla berikutnya, kita bisa mulai dengan pertanyaan sederhana. Angka ini mengukur lahan, orang, aktivitas ekonomi, atau anggaran? Periode dan wilayahnya apa? Apakah ia hasil pencatatan atau keluaran asumsi? Setelah itu, tanyakan siapa yang menanggung beban dan bukti apa yang dibutuhkan agar beban tersebut berkurang. Dengan cara itu, angka triliunan tetap terhubung dengan kehidupan sehari-hari.