Ke Mana Uang Negara Mengalir pada 2026?

Ilustrasi konseptual dibuat dengan bantuan AI. Aliran dan jumlah keping tidak mewakili proporsi anggaran.

Kondisi ruang kelas, obat di puskesmas, dan saluran air di lingkungan bergantung pada keputusan anggaran. Di balik angka nasional, ada pilihan tentang kebutuhan mana yang didahulukan dan siapa yang mengerjakannya.

APBN, singkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menunjukkan pilihan pemerintah itu. Membacanya membantu kita menagih manfaat yang dijanjikan dari uang publik.

Kajian LAB 45 karya Radhityana Muhammad dan Nadia Restu Utami, Arah dan Agenda Pembangunan Berdasarkan APBN 2026, mengajak pembaca melihat pilihan itu. Perhatian mereka tertuju pada penerimaan negara, pergeseran belanja ke pemerintah pusat, dan besarnya tempat yang diberikan kepada program gizi dalam anggaran pendidikan.[1]

Agar kritiknya tepat sasaran, ikuti aliran dana dan bandingkan angka dengan cakupan yang sama.

Belanja naik, apa yang berubah?

Dalam desain awal APBN 2026, belanja negara direncanakan sekitar Rp3.842,7 triliun. Pendapatannya sekitar Rp3.153,6 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit sekitar Rp689,1 triliun.[2] Untuk membaca angka ini, mulailah dengan membedakan rencana dari hasil pelaksanaan.

Rencana adalah sasaran pengumpulan dan penggunaan uang. Realisasi adalah pelaksanaan yang tercatat pada waktu tertentu. Kenaikan rencana belum menunjukkan bahwa uang sudah habis dibelanjakan atau manfaatnya diterima.

Pilihan pembanding juga mengubah cara kita menceritakan kenaikan. Rencana belanja 2026 sekitar 6,1% di atas rencana awal 2025. Dibandingkan realisasi sementara 2025, kenaikannya sekitar 11,3%. Kedua hitungan itu menjawab pertanyaan yang berbeda.

Setelah mengetahui jumlahnya, periksa perubahan layanan, pembagian kewenangan, dan kesiapan program. Dari sana kenaikan belanja dapat dinilai artinya.

Lebih banyak lewat pusat, lebih sedikit melalui transfer

Dua jalur besarnya ialah belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah atau TKD. Keduanya dapat memberi manfaat di daerah; yang berbeda ialah jalur pengelolaan dan kewenangannya. [2]

Dalam perbandingan rencana 2025 dan 2026, porsi TKD mengecil dari sekitar 25,4% menjadi 18,0% dari belanja negara. Secara nominal, rencananya turun dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693,0 triliun. Pada saat yang sama, rencana belanja pusat meningkat.[1][2]

Ketika kegiatan berpindah dari dana transfer ke program pusat, kabupaten tetap mungkin menerima manfaat. Namun, kewenangan daerah memilih prioritas atau menyesuaikan pelaksanaan dapat berubah.

Perubahan itu perlu diikuti kejelasan: siapa dapat mengubah kegiatan, siapa menjawab keterlambatan, dan siapa memelihara fasilitas setelah dibangun?

Karena itu, turunnya TKD belum menghitung seluruh manfaat bagi daerah. Program pusat pun perlu ditelusuri lokasi dan penerimanya sebelum disebut menjawab kebutuhan setempat.

Uang yang dibelanjakan pemerintah pusat dapat sampai ke daerah. Yang berubah adalah jalur keputusan dan pertanggungjawabannya.

Dari mana uangnya dikumpulkan?

Penerimaan pajak berbeda dari penerimaan perpajakan. Kelompok kedua lebih luas karena mencakup kepabeanan dan cukai. Menukar keduanya dapat membesar-besarkan kenaikan target.

Perbedaan itu berpengaruh pada kesimpulan kajian yang sedang kita baca. Angka Rp1.917,6 triliun untuk 2025 adalah penerimaan pajak, sedangkan realisasi sementara perpajakannya Rp2.217,9 triliun setelah menambahkan kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun.[4] Karena target 2026 yang dibandingkan adalah perpajakan, dasar 2025 juga harus perpajakan.

Target penerimaan yang lebih tinggi tidak berarti semua tarif pajak naik sebesar persentase yang sama. Kegiatan ekonomi, kepatuhan, administrasi, dan pengembalian pajak juga memengaruhi penerimaan.

Daya beli perlu diperiksa melalui konsumsi, harga, dan pendapatan rumah tangga. Satu total penerimaan belum menjelaskannya.

Program gizi mendapat tempat sangat besar

Salah satu temuan yang segera terlihat dalam kajian adalah posisi Badan Gizi Nasional atau BGN. Pagu yang ditampilkan sebesar Rp268 triliun, di atas Kementerian Pertahanan dan Polri.[1] Posisi itu menunjukkan besarnya sumber daya yang dialokasikan kepada lembaga pelaksana program gizi.

Pagu besar menunjukkan prioritas sumber daya. Untuk menilai pelaksanaannya, kita masih perlu mengetahui penerima, pengadaan, dan hasil program; motif politik tidak dapat dibuktikan dari tabel pagu saja.

Dalam program gizi, pertanyaannya sampai pada makanan yang diterima: siapa terjangkau, bagaimana keamanannya dijaga, apakah pengadaan terbuka, dan bagaimana wilayah berbiaya distribusi tinggi dilayani?

Jenis belanja pun belum menentukan mutu. Makanan, obat, tenaga pelayanan, dan bangunan dapat saling melengkapi. Nilainya bergantung pada kebutuhan, harga, dan hasil.

Anggaran pendidikan naik, susunannya ikut berubah

Anggaran pendidikan awal 2026 sekitar Rp769,1 triliun. Jumlah ini mencakup belanja pusat, TKD, dan pembiayaan, sehingga lebih luas daripada anggaran kementerian pendidikan saja. [2]

Di dalam belanja pusat untuk pendidikan terdapat sekitar Rp223,6 triliun pada BGN. Bagian ini setara sekitar 47,5% dari pendidikan melalui pusat, atau 29,1% dari keseluruhan anggaran pendidikan.[3] Kedua persentase benar apabila penyebutnya disebutkan.

Total pendidikan meningkat, tetapi pertambahan BGN lebih cepat daripada bagian pusat lain dan alokasi melalui TKD turun. Layanan yang dibiayai tiap jalur dapat mengalami perubahan berbeda.

Kritik LAB 45 menyoroti keseimbangan kebutuhan. Gizi, guru, buku, dan ruang kelas sama-sama diperlukan. Tambahan besar pada satu pos perlu disertai penjelasan bagaimana kebutuhan lain tetap dipenuhi. [1]

Untuk membandingkan manfaat, periksa hasil kesehatan, kehadiran, pembelajaran, dan biaya program. Besarnya alokasi saja belum menentukan program mana yang lebih berguna.

Satu pos hilang, belum tentu seluruh kegiatan berhenti

Di dalam pendidikan melalui TKD pun arahnya tidak seragam. Sebagian alokasi turun, sedangkan komponen lain bertambah. Lihat dua tahun pada kategori yang sama, lalu perhatikan seberapa luas kegiatan yang dicakupnya.

Pos DAK Fisik pendidikan tidak tercantum dalam rincian 2026. Ini perubahan jalur anggaran, belum bukti bahwa seluruh pembangunan dan perbaikan sekolah berhenti.

Kemendikdasmen, misalnya, mengumumkan alokasi Rp14,57 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dalam pagunya pada 2026.[5] Ini menunjukkan adanya jalur lain melalui kementerian pusat. Angka tersebut sudah merupakan bagian dari anggaran kementerian, sehingga tidak ditambahkan lagi ke total pendidikan.

Apakah perpindahan jalur mempercepat perbaikan sekolah? Jawabannya memerlukan lokasi, kondisi bangunan, jadwal, kontrak, dan hasil pekerjaan. Total nasional belum menjawab kebutuhan satu sekolah.

Kajian juga mempertanyakan sebaran SPPG, atau satuan pelayanan pemenuhan gizi. Jumlah dapur dan persentase stunting saja belum cukup mengukur pemerataan. Penilaian perlu memperhatikan jumlah sasaran yang memenuhi kriteria program, kapasitas layanan, jarak, kebutuhan gizi, dan tanggal data. Artikel ini tidak menebak titik angka dari grafik sebaran dalam PDF.

Bagaimana jika penerimaan tidak mencapai rencana?

Jika pendapatan lebih rendah sementara belanja tetap, selisih pembiayaan membesar. Simulasi berikut menunjukkan hubungan hitungannya, bukan meramalkan realisasi anggaran.

Pemerintah dapat mengubah waktu dan prioritas belanja, penerimaan, atau pembiayaan. Hasil simulasi tidak menyatakan defisit yang sudah terjadi.

Defisit juga berbeda dari total penerbitan utang. Ada pembayaran pokok utang lama dan komponen pembiayaan lain yang perlu dilihat dalam rincian tersendiri.

Rancangan APBN 2026 memperlihatkan prioritas gizi yang besar dan pergeseran jalur pusat–daerah. Keduanya perlu dinilai sampai pada pelaksanaan, bukan berhenti pada peringkat alokasi.

Warga dapat menagih jawaban yang konkret: sekolah mana membaik, siapa menerima layanan, dan berapa biaya untuk mencapainya? Itulah ujung penelusuran angka anggaran.