# Ke Mana Uang Negara Mengalir pada 2026? Muhammad Habibi | 15 Oktober 2026 Pembacaan desain awal APBN 2026 dan kajian LAB 45 Maret 2026. Bukan laporan realisasi atau perubahan anggaran sampai Oktober 2026. Pagi hari, seorang anak berangkat ke sekolah. Orang tuanya mampir ke puskesmas. Di jalan, mereka melewati saluran air yang sedang diperbaiki. Di balik kegiatan yang terasa biasa itu, ada keputusan tentang uang publik. Siapa yang membayar? Siapa yang menentukan pekerjaan mana yang lebih dahulu dilakukan? Karena itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN, layak dibaca sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan. Ia memang berisi deretan angka. Tetapi angka tersebut merupakan hasil pilihan tentang apa yang dianggap mendesak dan bagaimana pemerintah ingin mencapainya. Kajian LAB 45 karya Radhityana Muhammad dan Nadia Restu Utami, Arah dan Agenda Pembangunan Berdasarkan APBN 2026 , mengajak pembaca melihat pilihan itu. Perhatian mereka tertuju pada penerimaan negara, pergeseran belanja ke pemerintah pusat, dan besarnya tempat yang diberikan kepada program gizi dalam anggaran pendidikan. [1] Ada kritik yang patut dibahas. Ada pula angka yang perlu diluruskan sebelum dipakai. Mari mengikuti alirannya, dari gambaran terbesar sampai ke pertanyaan tentang manfaat. ## Belanja naik. Pertanyaan berikutnya adalah untuk apa. Dalam desain awal APBN 2026, belanja negara direncanakan sekitar Rp3.842,7 triliun. Pendapatannya sekitar Rp3.153,6 triliun. Selisih keduanya menghasilkan defisit sekitar Rp689,1 triliun. [2] Untuk membaca angka ini, mulailah dengan membedakan rencana dari hasil pelaksanaan. Rencana menunjukkan apa yang ingin dikumpulkan dan dibelanjakan. Realisasi menunjukkan apa yang sudah terjadi pada tanggal tertentu. Target belanja yang besar belum membuktikan seluruh uang telah digunakan, apalagi seluruh manfaat telah diterima. ### Bedakan target tahun depan dari hasil tahun sebelumnya Pilih tahap anggaran. Skala batang tetap 0–4.000 triliun agar perpindahan panel tidak membesar-besarkan perubahan. Periksa seluruh angka Pilihan pembanding juga mengubah cara kita menceritakan kenaikan. Rencana belanja 2026 sekitar 6,1% di atas rencana awal 2025. Dibandingkan realisasi sementara 2025, kenaikannya sekitar 11,3%. Kedua hitungan itu menjawab pertanyaan yang berbeda. Setelah besarnya diketahui, barulah kita dapat mengajukan pertanyaan yang lebih menarik. Apakah tambahan belanja memperluas layanan? Apakah beban kegiatan berpindah dari satu institusi ke institusi lain? Apakah program baru disertai kesiapan pelaksanaan? ## Lebih banyak lewat pusat, lebih sedikit melalui transfer Belanja negara memiliki dua jalur besar. Pertama, belanja pemerintah pusat. Kedua, transfer ke daerah atau TKD, yaitu dana APBN yang dialokasikan dan disalurkan untuk dikelola daerah. [2] Pembedaan ini berbicara tentang jalur pengelolaan, bukan letak geografis manfaatnya. Dalam perbandingan rencana 2025 dan 2026, porsi TKD mengecil dari sekitar 25,4% menjadi 18,0% dari belanja negara. Secara nominal, rencananya turun dari Rp919,9 triliun menjadi sekitar Rp693,0 triliun. Pada saat yang sama, rencana belanja pusat meningkat. [1] [2] ### Porsi pengelolaan melalui transfer ke daerah menyusut Ilustrasi proporsi. Setiap kotak mendekati Rp1 dari Rp100 belanja; kotak dibulatkan ke bilangan utuh, angka di samping memakai hitungan satu desimal. Mengapa perubahan jalur ini penting? Bayangkan sebuah kabupaten yang sebelumnya merencanakan layanan menggunakan dana transfer. Ketika kegiatan lebih banyak dibiayai melalui program pusat, pelayanan di kabupaten itu masih mungkin menerima anggaran. Namun, ruang daerah menentukan prioritas dan cara pelaksanaannya dapat berbeda. Di sini terdapat persoalan koordinasi dan pertanggungjawaban. Jika kebutuhan setempat berubah, siapa yang bisa menyesuaikan kegiatan? Ketika layanan terlambat, kepada siapa warga mengadu? Jika fasilitas selesai dibangun, siapa yang menanggung pemeliharaannya? Turunnya TKD belum cukup untuk menghitung seluruh manfaat yang diterima daerah. Sebaliknya, hadirnya program pusat di daerah juga belum membuktikan semua kebutuhan lokal telah terjawab. Kita perlu menelusuri program, lokasi, penerima, dan kewenangannya satu per satu. > Uang yang dibelanjakan pemerintah pusat dapat sampai ke daerah. Yang berubah adalah jalur keputusan dan pertanggungjawabannya. ## Dari mana uangnya dikumpulkan? Belanja membutuhkan penerimaan. Dalam pembicaraan sehari-hari, kita sering menyebut semuanya sebagai pajak. Padahal, laporan anggaran membedakan penerimaan pajak dari kelompok yang lebih luas, yaitu penerimaan perpajakan yang juga mencakup kepabeanan dan cukai. Perbedaan itu berpengaruh pada kesimpulan kajian yang sedang kita baca. Angka Rp1.917,6 triliun untuk 2025 adalah penerimaan pajak, sedangkan realisasi sementara perpajakannya Rp2.217,9 triliun setelah menambahkan kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun. [4] Karena target 2026 yang dibandingkan adalah perpajakan, dasar 2025 juga harus perpajakan. ### Target perpajakan naik sekitar 21,5% dari realisasi sementara 2025 Pilih untuk melihat komponen 2025 atau perbandingan target. Jumlah yang dibandingkan harus mencakup jenis penerimaan yang sama. Mengapa artikel ini tidak memakai angka kenaikan 40%? Di halaman 3–4 kajian, Rp1.917,6 triliun ditempatkan sebagai perpajakan 2025. Membandingkannya dengan target perpajakan Rp2.693,7 triliun akan menghasilkan sekitar 40,5%, tetapi cakupannya berbeda. Dengan dasar Rp2.217,9 triliun, hitungannya menjadi sekitar 21,5%. Artikel ini memakai cakupan yang sebanding. Target yang lebih tinggi menuntut kemampuan mengumpulkan penerimaan lebih besar. Namun, besarnya target tidak otomatis berarti tarif semua pajak naik sebesar persentase yang sama. Penerimaan juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi, kepatuhan, administrasi, pengembalian pajak, dan faktor lain. Karena itu, menyimpulkan keadaan daya beli hanya dari satu total penerimaan terlalu cepat. Kita membutuhkan informasi yang lebih khusus tentang konsumsi, harga, pendapatan rumah tangga, serta perubahan kebijakan yang memengaruhi angka tersebut. ## Program gizi mendapat tempat sangat besar Salah satu temuan yang segera terlihat dalam kajian adalah posisi Badan Gizi Nasional atau BGN. Pagu yang ditampilkan sebesar Rp268 triliun, di atas Kementerian Pertahanan dan Polri. [1] Posisi itu menunjukkan besarnya sumber daya yang dialokasikan kepada lembaga pelaksana program gizi. ### BGN menempati urutan teratas pada daftar ini Enam dari sebelas pagu terbesar yang ditampilkan kajian. Pilih batang atau buka seluruh daftar. Skala tetap 0–300 triliun. Lihat tabel angka dan nama lengkap Secara politik, anggaran membantu kita membaca program yang didahulukan pemerintah. Pelaksanaan program yang besar dapat memengaruhi hubungan antara negara, penyedia barang, pemerintah daerah, dan penerima layanan. Namun, tabel pagu sendiri belum dapat membuktikan motif tertentu, kualitas pengadaan, ataupun keberhasilan program. Keputusan menaruh dana besar pada gizi perlu diikuti pertanyaan tentang pelaksanaan. Apakah penerima yang dituju terjangkau? Bagaimana keamanan makanannya dijaga? Apakah pengadaan dapat diperiksa? Bagaimana program berjalan di wilayah yang biaya distribusinya lebih mahal? Kita juga perlu menghindari jalan pintas lain. Belanja barang tidak selalu buruk, dan belanja modal tidak otomatis lebih bermanfaat. Obat, makanan, gaji tenaga pelayanan, serta bangunan dapat saling melengkapi. Nilainya perlu dinilai dari kebutuhan, harga, mutu, dan hasil yang diberikan. ## Anggaran pendidikan naik, susunannya ikut berubah Total anggaran pendidikan awal 2026 mencapai sekitar Rp769,1 triliun. [2] Tetapi total itu melewati beberapa saluran. Ada belanja pusat, transfer ke daerah, dan pembiayaan. Ia juga bukan hanya anggaran kementerian yang namanya mengandung kata pendidikan. Di dalam belanja pusat untuk pendidikan terdapat sekitar Rp223,6 triliun pada BGN. Bagian ini setara sekitar 47,5% dari pendidikan melalui pusat, atau 29,1% dari keseluruhan anggaran pendidikan. [3] Kedua persentase benar apabila penyebutnya disebutkan. ### Total bertambah, porsi antarjalur bergeser BGN ditampilkan sebagai bagian dari belanja pusat. Pilih nilai rupiah atau komposisi, lalu pilih komponen untuk membaca perubahannya. Lihat tabel angka Perubahan yang menonjol terjadi pada susunan belanja. Bagian BGN bertambah jauh lebih cepat daripada bagian pusat lainnya, sementara alokasi pendidikan melalui transfer ke daerah turun. Maka, kabar bahwa total pendidikan naik belum menjelaskan apa yang terjadi pada setiap layanan. Kritik LAB 45 dapat dibaca sebagai pertanyaan tentang keseimbangan kebutuhan. [1] Anak membutuhkan gizi yang baik sekaligus guru, ruang belajar, buku, dan lingkungan sekolah yang layak. Mengalokasikan dana kepada satu kebutuhan membuat kita perlu memeriksa bagaimana kebutuhan lain tetap dipenuhi. Meski demikian, angka pembagian belum membuktikan bahwa manfaat suatu program lebih kecil daripada alternatifnya. Penilaian seperti itu memerlukan bukti hasil. Kita perlu mengetahui perubahan kesehatan penerima, kehadiran di sekolah, mutu pembelajaran, dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hasil tersebut. ## Satu pos hilang, belum tentu seluruh kegiatan berhenti Di dalam pendidikan melalui TKD pun arahnya tidak seragam. Sebagian alokasi turun, sedangkan komponen lain bertambah. Lihat dua tahun pada kategori yang sama, lalu perhatikan seberapa luas kegiatan yang dicakupnya. ### Perubahan satu kategori tidak mewakili semuanya Pilih kategori. BOSP dan tunjangan guru berada di dalam DAK nonfisik; angka-angka ini tidak dijumlahkan. Skala menyesuaikan kategori yang dipilih. Lihat semua kategori dalam tabel Contoh paling jelas adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pendidikan, yaitu dana untuk kebutuhan fisik pendidikan yang disalurkan melalui transfer ke daerah. Pos ini tidak ada dalam rincian 2026. Akan tetapi, hilangnya pos tersebut belum berarti seluruh pendanaan untuk membangun atau memperbaiki sekolah juga hilang. Kemendikdasmen, misalnya, mengumumkan alokasi Rp14,57 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dalam pagunya pada 2026. [5] Ini menunjukkan adanya jalur lain melalui kementerian pusat. Angka tersebut sudah merupakan bagian dari anggaran kementerian, sehingga tidak ditambahkan lagi ke total pendidikan. Pertanyaan substantifnya adalah apakah perpindahan jalur membuat sekolah yang membutuhkan perbaikan lebih cepat terlayani. Untuk menjawabnya, kita memerlukan daftar lokasi, kondisi bangunan, jadwal pekerjaan, nilai kontrak, dan hasil pemeriksaan. Besarnya alokasi nasional belum memberi jawaban untuk sebuah sekolah tertentu. ## Bagaimana jika penerimaan tidak mencapai rencana? Anggaran mempertemukan keinginan membiayai kegiatan dengan kemampuan mengumpulkan pendapatan. Bila penerimaan lebih kecil daripada rencana sementara belanja tetap, selisih pembiayaannya membesar. Kita dapat mencoba hubungan aritmetis itu tanpa berpura-pura meramalkan ekonomi. ### Dengan belanja tetap, kekurangan penerimaan memperbesar selisih Dasarnya desain awal APBN 2026. Geser persentase kekurangan dari target seluruh pendapatan. Simulasi tidak memperkirakan apa yang akan terjadi. Dalam kenyataan, pemerintah dapat menyesuaikan banyak hal. Waktu belanja, prioritas kegiatan, sumber penerimaan, serta susunan pembiayaan bisa berubah. Karena itu, angka simulasi sebaiknya dipakai untuk memahami hubungan, bukan sebagai berita tentang defisit yang sudah terjadi. Begitu pula dengan utang. Defisit bukan seluruh jumlah utang yang diterbitkan dalam satu tahun. Pembiayaan memiliki beberapa komponen, sementara pembayaran pokok utang lama dan kebutuhan transaksi lain juga perlu dibaca dalam catatan yang sesuai. Setelah mengikuti semua jalur ini, yang tampak dari APBN 2026 adalah perubahan prioritas dan cara pelaksanaan. Kajian LAB 45 memberi alasan untuk memperhatikan besar program gizi dan pergeseran peran pusat–daerah. Pemeriksaan angka membuat pertanyaan tersebut lebih terarah. Pada akhirnya, warga berhak menuntut lebih dari kabar bahwa anggaran naik. Sekolah mana yang membaik? Siapa yang memperoleh layanan? Berapa biaya untuk menghasilkan perubahan itu? Laporan anggaran yang baik harus dapat diikuti sampai ke jawaban-jawaban tersebut. ## Istilah yang sering muncul APBN, RAPBN, outlook, dan realisasi RAPBN adalah rancangan. APBN adalah rencana anggaran yang disetujui. Outlook adalah perkiraan perkembangan pelaksanaan. Realisasi adalah hasil yang tercatat pada waktu tertentu. Keempatnya perlu dibedakan ketika membandingkan angka. Belanja pusat dan transfer ke daerah Belanja pusat berada pada pengelolaan pemerintah pusat, meskipun kegiatan dan penerima manfaat dapat berada di daerah. TKD disalurkan kepada daerah untuk dikelola sesuai ketentuan. DAU, DBH, dan DAK DAU berarti Dana Alokasi Umum; DBH berarti Dana Bagi Hasil; DAK berarti Dana Alokasi Khusus. Ketiganya berada dalam kelompok transfer ke daerah, dengan pengaturan dan peruntukan yang berbeda. Pagu, keluaran, dan hasil Pagu adalah batas alokasi. Keluaran adalah layanan atau barang yang dihasilkan. Hasil adalah perubahan yang dituju, misalnya peningkatan kemampuan belajar. Pagu besar tidak dengan sendirinya membuktikan hasil yang baik. Nominal dan riil Perbandingan nominal memakai angka rupiah sebagaimana tercatat. Perbandingan riil menyesuaikan perubahan harga. Angka dalam artikel ini nominal. Selisih atau defisit anggaran Defisit terjadi ketika belanja lebih besar daripada pendapatan. Membaca cara menutupnya memerlukan rincian pembiayaan; angka defisit saja tidak menjelaskan seluruh penerbitan atau posisi utang. ## Angkanya dapat ditelusuri Artikel ini merupakan pembacaan populer atas kajian, disertai pemeriksaan angka. Tafsiran penulis kajian, perhitungan artikel, dan skenario dipisahkan. ### Muhammad, R., & Utami, N. R. (2026). Arah dan Agenda Pembangunan Berdasarkan APBN 2026. LAB 45. PDF unggahan pengguna, 15 halaman. Terbit pada laman LAB 45 tanggal 16 Maret 2026. Halaman 3–4 membahas penerimaan; 6–7 postur belanja; 9–10 kementerian/lembaga; 11 pendidikan; 13 sebaran SPPG; 14 lampiran. Halaman dihitung mulai sampul. ### Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Pasal 3–9 untuk pendapatan dan belanja, serta Pasal 22 untuk anggaran pendidikan. Nominal penuh dikonversi ke triliun dan dibulatkan pada tampilan. ### Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran VI. Rincian anggaran pendidikan 2026. Pada berkas gabungan 1.741 halaman di JDIH Kemenkeu, Lampiran VI berada di halaman PDF 1.738–1.739. Angka tabel diperiksa pada citra halaman untuk menghindari kekeliruan ekstraksi teks. ### DJSEF Kementerian Keuangan. (2026). Menkeu: APBN 2025 Tunjukkan Kinerja yang Solid. Berita 9 Januari 2026 tentang paparan 8 Januari. Dipakai untuk nominal pendapatan, belanja, perpajakan, pajak, dan kepabeanan/cukai. Persentase yang tidak konsisten dengan nominal pembanding pada berita tidak disalin. ### Kemendikdasmen. (2025). Mendikdasmen Paparkan Pagu Anggaran 2026, Perkuat Program Prioritas Pendidikan. Siaran pers 26 November 2025. Memuat pagu Rp56,68 triliun dan program pembangunan serta revitalisasi satuan pendidikan Rp14,57 triliun di dalam pagu itu. Catatan koreksi dan batas pembacaan - Perpajakan 2025 yang dipakai Rp2.217,9 T, bukan Rp1.917,6 T. Dengan cakupan yang sama, kenaikan target 2026 sekitar 21,5%, bukan sekitar 40%. - Angka BGN dalam pendidikan dipakai Rp223,56 T sesuai tabel kajian dan Lampiran VI. Narasi sumber yang menyebut Rp233,6 T tidak diikuti. - Angka TKD 2026 dibulatkan dari nominal UU menjadi Rp693,0 T. Beberapa tabel kajian menuliskan Rp692,9 T. Perbedaan kecil tidak mengubah arah perbandingan. - Perbandingan pusat–daerah memakai rencana terhadap rencana. Realisasi 2025 disediakan terpisah dan diberi label sementara. - Pendidikan, kementerian/lembaga, dan jenis belanja adalah cara pengelompokan yang dapat bertumpang tindih. Angka dari pengelompokan berbeda tidak ditambahkan begitu saja. - Penghapusan pos DAK Fisik pendidikan tidak disamakan dengan penghapusan seluruh pembangunan atau perbaikan sekolah. - Rincian sekolah, penerima gizi, dan sebaran dapur tidak direkonstruksi dari grafik tanpa tabel data. Klaim efektivitas, motif, dan sebab-akibat membutuhkan bukti tambahan. - Artikel membahas desain awal anggaran. Ia tidak memutakhirkan seluruh perubahan anggaran atau realisasi setelah Maret 2026, dan tidak membuat kesimpulan hukum tentang konstitusionalitas MBG. ### Simpan artikel dan ringkasan angkanya Paket dapat dibaca tanpa internet. Sumber eksternal tetap membutuhkan koneksi. Data memuat angka yang dipakai, definisi, koreksi, serta asal setiap kelompok nilai. ## Tautan sumber S1 — Arah dan Agenda Pembangunan Berdasarkan APBN 2026 https://www.lab45.id/detail/461/arah-dan-agenda-pembangunan-berdasarkan-apbn-2026 S2 — UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-17-tahun-2025 S3 — Perpres Nomor 118 Tahun 2025, Lampiran VI https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/perpres-118-tahun-2025 S4 — Menkeu: APBN 2025 Tunjukkan Kinerja yang Solid https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2026/01/07/4577-menkeu-apbn-2025-tunjukkan-kinerja-yang-solid S5 — Mendikdasmen Paparkan Pagu Anggaran 2026, Perkuat Program Prioritas Pendidikan https://www.kemendikdasmen.go.id/siaran-pers/14251-mendikdasmen-paparkan-pagu-anggaran-2026-perkuat-program-prioritas-pendidikan ## Data lengkap visual Lihat data.json untuk nilai, lingkup, sumber, koreksi, serta asumsi simulasi.