Tantangan Demokrasi Lokal di Masa Depan
23 November 2019     1180 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Para elite lokal sangat sibuk di kampung halamannya karena mereka menjadi patron bagi banyak klien dari kalangan kaum miskin. Mereka menjalankan hegemoni melalui organisasi-organisasi keagamaan, politik, kedaerahan, dan pekerjaan. Mereka menyelenggarakan patronase khususnya melalui pekerjaan-pekerjaan birokratik-karena mereka mengontrol rente yang tersedia di kota-kota provinsi, yang memang masih muncul dari negara. Sebagai balasan perlindungan patronal seperti itu, mereka mengharapkan dukungan bagi proyek-proyeknya- termasuk untuk pengembangan partai-partai politik dan arus masuk investasi publik maupun swasta. Seperti halnya mereka tidak berbagi kepentingan dengan kalangan kosmopolitan sekuler dan neoliberal dari rival kelas di atas mereka, mereka juga tidak punya perhatian menyangkut isu yang menjadı mereka-hak asasi, tanah, buruh, gerakan anti-korupsi. Partai-partai mereka juga tidak mewakili dan karena itu tak mau memperjuangkan- kepentingan-kepentingan ini.

Para aktivis demokrasi mempunyai banyak tantangan kedepan dalam demokrasi lokal di Indonesia. Demokrasi elektoral terus populer. Karena mereka harus berjuang untuk bergerak ke arah demokrasi yang lebih substantif, para aktivis demokrasi menghadapi dua tantangan jangka panjang. Keduanya memerlukan visi sekaligus kesabaran.

Pertama adalah tantangan yang sama-sama dihadapi dalam proses formasi negara agar menjadi efektif, yakni polisentrisme masyarakat politik Indonesia. Maraknya partai-partai politik yang mengikuti praktik demokrasi patronase yang begitu masif setelah tumbangnya kekuasaan otoritarian betul-betul jadi penghalang bagi demokratisasi. Informalitas pendanaan yang kronis yang dikombinasikan dengan patriotisme lokal dan personalisme menciptakan kesulitan besar bagi terbangunnya organisasi demokratik nasional yang koheren. Partai-partai politik hanya memainkan peranan nominal dalam pemilihan lokal langsung, koalisi partai-partai merebak di mana-mana tetapi para pemilih lebih memilih tampang-tampang yang dipajang ketimbang partai-partai. Sebagian besar partai menjadi “rumah lelang” bagi-bagi jabatan kekuasaan ketimbang jadi wahana untuk representasi rakyat. Mereka tidak bertindak sebagai sarana untuk mengartikulasikan kepentingan yang di kumpulkan. Organisasi-organisasi nasional yang sukses mengerjakan isu-isu popular, seperti Walhi dan AMAN, memiliki karakter federal.

Tantangan kedua adalah menyangkut hubungan patronase itu sendiri. Patronase bisa berkoeksistensi dengan demokrasi, tetapi juga bertanggung jawab terhadap terjadinya defisit demokrasi karena patronase mencerminkan ketimpangan ekonomi dan kultural jangka panjang. Hubungan patron-klien mungkin akan tetap menjadi faktor utama dalam demokrasi Indonesia untuk jangka panjang pada masa depan. Kendati demikian kita tidak boleh berasumsi bahwa ini akan tetap begitu dan tak bisa berubah. Klientelisme adalah "perkawanan tak-setara" yang agak subtil, di antara orang-orang yang tidak begitu terpisah jauh dalam skala sosial. Indeks Gini Indonesi pada angka 0,34, lebih rendah ketimbang AS, dan kira-kira sama dengan India dengan angka 0,33 membuat kita berpikir bahwa bobot penghalang yang memisahkan kelas masyarakat miskin kota dan desa tidaklah begitu tinggi menurut standar global. Ketimpangan ekonomi pada kenyataannya lebih rendah di provinsi-provinsi luar Jawa yang kurang terindustrialisasi ketimbang di Jawa. Ini mengharuskan kita berhati hati terhadap determinisme.