Relasi Kuasa Oligarki dalam Politik Indonesia
23 Oktober 2019     1892 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Manusia menciptakan sejarahnya sendiri, namun mereka tidak menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak membuat masa depan dengan kondisi-kondisi yang dapat dengan bebas mereka pilih, namun dalam keadaan yang telah eksis terjadi dan terwarisi dari masa lalu, tempat tradisi dari generasi terdahulu membebani mereka yang hidup seperti sebuah mimpi buruk. Kalimat terkenal dari karya Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, itu sangat relevan untuk membongkar problem kuasa oligarki dan pemahaman atas masyarakat sipil di Indonesia pasca-otoritarianisme.

Dalam tradisi pendekatan politik liberal, masyarakat sipil sering kali dimaknai dengan sendirinya sebagai agensi utama penggerak demokrasi. Robert Putnam, misalnya, menjelaskan pentingnya modal sosial masyarakat sipil dalam ruang publik maupun tata kelola pemerintahan, yang tercermin dari trust dan kooperasi dipandang sebagai kualitas budaya yang dapat mendorong kemajuan proses demokrasi. Dalam perspektif demokrasi neo-tocquevillean seperti dikemukakan John Keane,  masyarakat sipil dipandang sebagai kategori ideal yang menjelaskan relasi kompleks dan dinamis dari institusi legal nonpemerintah yang berkarakter anti-kekerasan, swadaya, swa kelola, dan selalu dalam hubungan ketegangan permanen dengan negara yang membingkai, membatasi, serta memberi kesempatan bergerak kepada mereka. Sementara tradisi pembacaan pendekatan demokrasi “transitologis” masyarakat sipil dimaknai sebagai aktor utama demokrasi yang memiliki sumbangan besar dalam mempercepat proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.

Dalam kerangka tradisi-tradisi utama kajian politik liberal tentang demokratisasi dan masyarakat sipil yang marak di Indonesia sejak jatuhnya rezim Soeharto pada 1998, masyarakat sipil dalam diskursus politik di Indonesia diasumsikan sebagai aktor protagonis dari demokrasi Indonesia yang saat ini tengah tumbuh berkembang ditandai dengan pertumbuhan serikat pekerja, organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO), media massa, dan berjalan beriringan dengan realitas politik multipartai. Kehadiran masyarakat sipil dengan inovasi kelembagaan dalam realitas politik pasca-otoritarianisme diasumsikan dapat membawa Indonesia menuntaskan proses demokrasi dan melawan tendensi negara yang korup, kumpulan masyarakat yang tidak beradab, serta kekuatan anti-reformis yang membelenggu proses demokrasi di Indonesia. Pendekatan akademik lain yang lebih kritis dipengaruhi oleh pendekatan sosial-demokrasi berpijak pada agenda politik demokrasi transformatif. Pendekatan kelompok yang mengusung paradigma demokrasi transformatif itu melihat bahwa kehadiran entitas masyarakat sipil dan reformasi kelembagaan semata tidak cukup mendorong kemajuan proses demokrasi di Indonesia. Bagi pengusung pendekatan sosial-demokrasi kiri dalam kajian demokrasi dan masyarakat sipil di Indonesia, karakter demokrasi pasca-otoritarianisme yang cenderung memarjinalisasi organisasi masyarakat beserta agenda politiknya dan terbelenggu oleh warisan depolitisasi sejak era Soeharto mensyaratkan terjadinya perubahan perimbangan kekuasaan sebagai jalan memperkuat proses demokratisasi di Indonesia. Bagi kalangan itu, alih-alih sekadar reformasi kelembagaan untuk mendisiplinkan perilaku aktor politik dan bisnis, penguatan kapasitas dan representasi aktor-aktor masyarakat sipil dalam memperkuat agenda-agenda demokrasi justru menjadi orientasi utama agenda demokrasi di Indonesia.

Sementara itu, di luar pendekatan liberaldan sosial-demokrasi, salah satu tradisi penting dalam kajian tentang proses demokrasi Indonesia pasca-otoritarianisme diusung oleh pendekatan critical political economy. Kajian ekonomi-politik kritis tentang Indonesia yang diartikulasikan oleh Vedi Hadiz dan Richard Robison menjelaskan inisiatif-inisiatif politik dalam membangun reformasi politik demokrasi, good governance, dan keterbukaan ekonomi, terhadang oleh mimpi buruk warisan kapitalisme predatoris rezim otoritarian Soeharto. Corak kekuasaan kapitalisme predatoris Orde Baru struktur kekuasaan yang memfasilitasi akumulasi privat aliansi bisnis-politik untuk menjarah sumber daya publik melalui akses atas otoritas negara menjadi struktur kekuasaan yang tertanam kuat, kendati Indonesia tengah mengalami perubahan kelembagaan dari tatanan otoritarianisme menuju demokrasi.

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kemampuan kekuatan predatoris lama, yang sebelumnya terlindungi payung politik kekuasaan Soeharto, untuk tetap eksis dan berhasil mendominasi ruang ekonomi-politik melalui proses adaptasi terhadap kelembagaan politik demokrasi dan institusi ekonomi pasar dengan cara menyerap kekuatan-kekuatan baru ke dalam aliansi bisnis-politik mereka. Sementara itu, keberhasilan pembentukan oligarki bisnis-politik pasca Orde Baru juga terkondisikan oleh lemahnya kekuatan-kekuatan politik, baik kaum reformis liberal dan aktivis sosial demokrasi maupun kekuatan sosialis lainnya, dalam melakukan konsolidasi politik. Kegagalan proses konsolidasi politik kekuatan reformis dan progresif tersebut tidak dapat dilepaskan dari hancurnya basis-basis sosial-politik sebagai prasyarat penguatan agenda demokrasi sejak proses depolitisasi negara dijalankan pada era Soeharto.

Pendekatan ekonomi politik kritis sebenarnya tidak serta-merta mengasumsikan bahwa terbangunnya tatanan kapitalisme pasar sebagai prakondisi bagi realisasi demokrasi di Indonesia. Justru sebaliknya, pendekatan itu mengkritik pendekatan neo-ekonomi institusionalisme yang secara optimistis mengandaikan bahwa reformasi kelembagaan melalui jalan neoliberal governance dan demokrasi liberal seiring dengan perjalanan waktu dapat merehabilitasi corak predatoris ekonomi-politik Indonesia pasca-otoritarianisme. Pendekatan yang berpijak pada relasi pertarungan sosial dalam arena demokrasi, keterhubungan sejarah dan aliansi-aliansi kepentingan di antara kekuatan sosial yang eksis itu, menegaskan bahwa lintasan ekonomi-politik di Indonesia di luar corak kapitalisme oligarki predatoris, seperti jalur liberal dan sosial-demokrasi, terhalang oleh ketidaktersediaan kekuatan-kekuatan sosial penopangnya.

Dalam perspektif pendekatan critical political economy di atas, tumbangnya sebuah rezim maupun perubahan karakter kelembagaan dari institusi otoriter menuju demokrasi tidak sertamerta mengubah pola-pola kekuasaan yang terwariskan dari era sebelumnya. Dalam perubahan institusi politik Indonesia pasca-otoritarianisme, aliansi-aliansi oligarki bisnis-politik yang berkarakter predatoris membangun jejaring dan menyerap kekuatan reformis serta berkontestasi dalam arena politik demokrasi dan desentralisasi serta memolitisasi agenda good governance untuk kepentingan melestarikan kekuasaan dan merawat kemakmuran mereka.

Pendekatan itu tidak menolak realitas demokrasitengah bekerja di Indonesia. Namun demikian, konfigurasi kekuasaan yang ditandai oleh dominasi oligarki predatoris dalam ruang politik memiliki corak yang berbeda dengan idealitas lintasan demokrasi liberal. Realitas “politik uang” serta pembajakan sumber daya maupun institusi publik yang menandai proses demokrasi dan pembangunan good governance di Indonesia menyulitkan penguatan agenda pemberantasan korupsi dan demokrasi dapat diperkuat dengan inisiatif reformasi kelembagaan.

Berbeda dengan kritik Hasrul Hanif dan Eric Hiarej yang ditujukan kepada pendekatan critical political economy, perspektif ini tidak menolak temuan bahwa para aktor politik utama cenderung mendukung, merayakan, dan membela demokrasi. Mengingat bahwa dalam analisis teori oligarki, aktor-aktor politik utama telah berhasil beradaptasi dan menanamkan kepentingan kekuasaan dan material mereka dalam pertarungan sosial di arena politik demokrasi. Demikian pula ketidakmampuan mengonsolidasikan kekuatan politik di kalangan reformis dan progresif pada aras gerakan social dalam arena politik Indonesia lebih berdasar pada konfigurasi kekuasaan dan karakter pertarungan sosial di Indonesia yang didominasi oleh aliansi jejaring bisnis-politik oligarki. Formasi kekuasaan seperti itu menyebabkan inisiatif perubahan politik tidak cukup mengandaikan bekerjanya penguatan kapasitas aktor-aktor gerakan sosial dan kelompok progresif seperti yang dibayangkan oleh pengusung gagasan sosial-demokrasi di Indonesia.

Terkait dengan temuan bahwa lahirnya elite populisme baru yang relatif berhasil menjaga jarak dari elite Orde Baru, meski masih terserap dalam hierarki kekuasaan dan belum berhasil membangun kapasitas politik, perlu dikritisi lebih lanjut. Fenomena munculnya elite-elite populis baru yang membangun komunikasi langsung dengan massa, seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama, dan Ridwan Kamil, tidak terputus langsung dari jejaring aliansi elite lama Orde Baru. Kapasitas elite Orde Baru beserta jejaring aliansi bisnis-politik di dalamnya yang berhasil menanamkan kepentingan mereka dalam struktur negara predatoris telah menghalangi kapasitas elite populis untuk memisahkan diri dari arsitektur kekuasaan warisan Orde Baru.

Tampilnya para elite populis baru di dalam panggung arena politik demokrasi tidak bias dilepaskan dari strategi politik aliansi bisnis politik yang berakar dari elite lama Orde Baru untuk membangun dukungan politik di tingkat akar rumput. Sementara itu, berbagai prakarsa reformasi yang dijalankan oleh elite populis kerap kali tersandera oleh manuver politik oligarki lama. Karena itu, dalam rangka mempertahankan daya hidup di dalam ruang politik, mereka harus melakukan proses adaptasi dalam suasana pertarungan sosial yang tetap dikuasai aliansi oligarki yang berjejak di elite Orde Baru. Kondisi demikian, misalnya, terjadi pada kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dalam konflik terkait reformasi kebijakan advertising yang mendorongnya membangun kompromi politik dengan aliansi bisnis-politik di Surabaya.

Sementara itu, dalam kasus Basuki Tjahaja Purnama, pada proses pertarungan politik menjelang Pilkada 2017 mendorongnya untuk membangun aliansi politik dengan sejumlah partai yang diketuai elite politik lama berlatar belakang Golkar. Hal lain yang juga tak dapat dikesampingkan adalah kebijakan Basuki Tjahaja Purnama dalam menginisiasi kebijakan reklamasi pantai di Teluk Jakarta yang tidak hanya bertendensi menyimpang dari partisipasi publik dalam skema good governance, namun juga inisiatifnya yang menggalang dana non-budgeter dari pengusaha/pengembang terkait pembangunan rumah susun warga rentan terbajak praktik predatorisme bisnis-politik yang mengingatkan kita padaoperasi dana non-budgeter yang dilakukan Bulog semasa pemerintahan Soeharto. Pada kasus Presiden Joko Widodo, jejaknya sejak menjadi Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta memperlihatkan bahwa capaian karier politiknya tidak bisa dilepaskan dari dukungan politik yang berangkat dari jejaring oligarki dalam persenyawaan elite Orde Baru dan kelompok-kelompok reformis melalui PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Sementara itu, saat menjabat presiden, kehendak Joko Widodo membangun aliansi politik baru dengan menjaga jarak dari basis politik awal (PDI-P) membuatnya harus “menata” perimbangan kekuasaan dengan membangun kekuatan politik oligarkis yang dikuasai aliansi bisnis-politik kelompok elite yang berakar dari kekuatan politik Orde Baru. Sangat eratnya hubungan elite populis dengan kekuatan politik oligarkis yang masih tidak terpisah dari konstruksi kekuasaan warisan Orde Baru terjadi karena karakter corak kekuasaan dan pertarungan di antara kekuatan-kekuatan sosial di era demokrasi pasca-otoritarianisme nyaris tidak memberiruang bagi munculnya kekuatan-kekuatan genuine baru yang tidak memiliki tali-temali dengan kekuatan oligarkis warisan Orde Baru.