Part 1: "Kerajaan" Politik di Dalam Pemerintahan
21 Januari 2020     839 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Proses demokratisasi selalu menampilkan wajah ganda. Pada satu sisi ia menghadirkan perubahan ke arah yang lebih baik dan nyata dibanding era sebelumnya, tetapi, di sisi lain, tidak jarang kelompok yang berkuasa selama periode rezim non-demokratik “yang tidak mendapatkan keuntungan ekonomi dan politik” mulai memanfaatkan kondisi yang ada untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Dengan mengatasnamakan keputradaerahan, otonomi daerah, distribusi pemerataan kesejahteraan, dan lain-lain, mereka berpolah persis seperti rezim otoritarian yang pernah berkuasa pada masa sebelumnya.

Di banyak negara pasca kolonial yang sedang membangun dan menata diri, sistem politik demokrasi adalah salah satu pilihan yang paling banyak diambil untuk menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara. Walaupun negara-negara pasca kolonial telah menyandang gelar negara demokrasi dan berhasil mengubur sistem politik (kerajaan) tradisional, faktor (kedekatan) kekeluargaan atau kekerabatan masih lekat memengaruhi kehidupan berpolitik. Bahkan, praktik mengutamakan keluarga, kerabat, atau saudara ciri pokok dalam sistem politik tradisional telah menjadi ideologi pemimpin di banyak negara pasca kolonial, baik di tingkat nasional maupun lokal.

Praktik seperti ini memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosio-politik dan sosio-ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara menjadi amat terbatas. Bukan hanya amat terbatas, peluang-peluang itu juga diasumsikan akan dimonopoli oleh penguasa dan kelompok-kelompok (keluarga, saudara, dan kerabat) yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Selain itu, amalan ini juga bukan saja memastikan seseorang dapat memonopoli sumber ekonomi dan politik, tetapi juga memudahkan mereka mendapat tempat atau kedudukan dalam kekuasaan dan menggunakan sumber politik dan ekonomi pada tataran lebih luas. Hal ini  (politik berlandaskan kerapatan kekeluargaan, kekerabatan, atau persaudaraan) dapat mencetus hadirnya dinasti politik.

Makna dinasti politik dalam tulisan ini hampir mirip dengan “dinasti" dalam arti politik tradisional. Penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara, dan kerabat, pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan membangun sebuah "kerajaan" politik di dalam pemerintahan, baik nasional maupun lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka yang menjadi anggota dinasti politik dapat saling "menjaga" dan kekal dalam kekuasaan (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), di samping mampu mengendalikan departemen dan dinas sesuai dengan keinginan dinasti politik yang sedang dibangun. Mendudukkan keluarga atau saudara dalam jabatan-jabatan strategis akan memudahkan penguasa mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan sang penguasa.