Lahirnya Oportunis Politik Milenial di Tengah Pandemi
01 Mei 2020     348 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Untuk memenangkan suatu kontestasi demokrasi, seorang calon pemimpin di negara yang demokratis harus mampu meyakinkan publik untuk memilihnya. Kemampuan meyakinkan ini akan diuji dalam proses kampanye. Dan menurut Chapman Rackaway, dari Fort Hays State University, kualitas masyarakat demokratis dapat dihubungkan dengan kualitas kampanye. Di dalam proses kampanye itulah, sang kandidat bisa menawarkan gagasan kepada calon pemilih. Maka sejatinya, kampanye adalah kontestasi ide. Argumen dan pandangan untuk membangun negara yang kian lebih baik dan bagaimana cara terbaik mensejahterakan warga ditawarkan.

 

Ada visi yang diperdebatkan di ruang publik secara terbuka. Ada misi yang benar-benar menjadi gambaran dan wujud idealisme, bukan semata-mata basa-basi yang dibuat oleh para konsultan politik. Ada sikap dan keberpihakan nyata yang lahir dari keyakinan ideologisnya. Itu idealnya. Itulah seharusnya. Das sollen politik kita. Namun memang, das sein, kenyataan di lapangan, jauh panggang dari api. Apalagi setelah reformasi politik yang mengakhiri masa kekuasaan Orde Baru, demokrasi justru semakin liberal. Bahkan elit sendiri yang mendidik rakyat untuk semakin pragmatis.

 

Tidak ada proses pendidikan rakyat, sebab yang terjadi justru memperdagangkan suara rakyat. Maka yang muncul ke permukaan bukan politisi ideologis yang membawa cita-cita untuk kebaikan bangsa dan Justru yang tampil permukaan adalah para pedagang politik, buruh politik dan karyawan politik yang menjadikan politik sebagai tunggangan untuk mobilitas pribadi maupun golongan.

 

Niat utama dan pertama terjun ke gelanggang politik adalah bagaimana menaikkan status personal dan menjadi lumbung kepentingan primordial. Sempurna sudah awan kegelapan menyelimuti dunia politik Indonesia saat ini. Politikus minus ide, minim pengetahuan, gagasan serta tak punya visi-misi membanjiri dan memenuhi ruang-ruang kampanye. Modal utama mereka adalah biaya-biaya yang ditawarkan kepada masyarakat, dengan menyulap menjadi diksi manis: ongkos politik!

 

Bagi pemilik modal, tak perlu repot untuk maju dan melenggang dalam pertarungan. Bila pun ia bermain di panggung politik secara langsung dan enggan terbuka, ia bisa membiayai para oportunis politik yang massif berkeliaran. Para petualang politik inilah yang menganggap modal dari para kapital, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai anugerah. Dengan "anugerah" itu, di tengah masyarakat yang sudadididik menjadi pragmatis, merekalah yang sudah bisa diduga akan memenangkan pertempuran.

 

Ditengah pandemi viris Corona di Indonesia yang kian mengkhawatirkan, para Staf Khusus Milennial Presiden menuai hujatan dari banyak kalangan. Tiga staf khusus milenial Presiden Jokowi akhir-akhir ini menjadi sorotan di tengah pandemi COVID-19. Adalah Adamas Belva Syah Devara, Andi Taufan Garuda Putra, dan Billy Mambrasar yang memicu polemik. Belva dan Andi dinilai memanfaatkan posisinya sebagai staf khusus Jokowi untuk kepentingan perusahaan mereka masing-masing.

 

Sedangkan Billy menuai kontroversi karena biodata LinkedIn-nya sempat menuliskan posisinya sebagai stafsus Jokowi setara dengan menteri. Belva yang merupakan pendiri dan CEO Ruangguru dinilai memiliki konflik kepentingan karena platformnya menjadi bagian dari pelatihan online program Kartu Prakerja. Pemerintah memang telah menunjuk 8 digital platform sebagai salah satu pengisi pelatihan program Kartu Prakerja, salah satunya adalah Skill Academy by Ruangguru.

 

Para politikus ideal, akademisi jujur, aktivis ideologis, tokoh masyarakat bersih yang ya bisa mempersembahkan ide, cita-cita, gagasan, visi dan misi untuk Republik bisa tersingkir ke pinggir dalam proses politik seperti ini. Mereka akan tersungkur jatuh dalam dinamika politik yang kian jauh tersesat dari rencana pendirian Republik. Dan sudah bisa dibayangkan, politik semacam ini akan melahirkan apa yang saya sebut sebagai demokrasi transaksional. Mereka yang lahir ke gelanggang politik Indonesia adalah mereka yang harus mengembalikan modal atau akan ditagih untuk membayar utang politik yang menumpuk.

 

Demokrasi dan politik yang dimulai dengan transaksi ini akan berujung dan bermuara pada demokrasi kriminal. Yaitu demokrasi yang menjadi alat para pemodal dan petualang untuk menumpuk kekayaan personal dan sumber daya primordial, dengan cara menunggangi kebijakan. Kebijakan yang dilahirkan pun menjadi kebijakan kriminal, yang sama sekali jauh dari cita-cita Indonesia merdeka, juga jauh dari kehendak mensejehateran rakyat.

 

Kebijakan yang lahir adalah kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kantung-kantung dan pundi-pundi. Di tengah situasi ini, maka perburuan rente menjadi niscaya. Politik hanyalah alat untuk berburu duit rakyat. Politik hanyalah jalan untuk menggarong uang negara. Sebagian dilakukan dengan korupsi sembunyi-sembunyi, sebagian lain digelar dengan memuluskan kebijakan yang nyata-nyata sama sekali tak berpihak pada rakyat, melainkan kepada pemilik modal. Tentu saja nalar politik rente ini harus diakhiri, bila kita tak ingin jatuh pada kubangan kegagalan. Terjerembab hancur menjadi negara gagal yang memilukan.