Pelajaran Natuna: Jangan Pernah Telantarkan Kebunmu yang Subur dan Ranum
06 Januari 2020     512 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

"Kalau ada maling masuk rumahmu, usir dia keluar, kalau perlu pukul! Jangan ajak dia berunding,"

Tan Malaka

Indonesia di bawah pemerintahan presiden Joko Widodo memiliki visi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di bidang maritim melalui visi poros maritim dunia. Hal ini didasarkan kepada posisi strategis Indonesia yang berada di antara samudera Pasifik dan Hindia, yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk memainkan peranan penting sebagai kekuatan maritim. Dalam pandangan Joko Widodo bangsa Indonesia sudah terlalu lama memunggungi laut, padahal samudera, selat, dan tanjung adalah masa depan bagi bangsa Indonesia.

Dalam mewujudkan visi poros maritim dunia, pemerintahan Joko Widodo mencanangkan 5 pilar yang bersifat komprehensif sebagai sebuah strategi untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pilar pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Pilar kedua, mengelola sumber daya maritim, dengan berkomitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut yang berfokus kepada pembangunan kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan dengan mengutamakan nelayan. Pilar ketiga, mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui pembangunan tol laut, pelabuhan, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar keempat, memajukan diplomasi maritim guna mengajak seluruh mitra pembangunan di Indonesia dan negara lainnya untuk bekerja di bidang kelautan. Pilar terakhir adalah membangun kekuatan sama pertahanan maritim, yang memiliki efek gentar.

Foto: Hanif Vidi

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia untuk mewujudkan visi porosmaritim dunia, yaitu isu sengketa Laut China Selatan (LCS). Sengketa ini disebabkan oleh China yang melakukan klaim wilayah lautan yang terletak di sebelah selatan negaranya seluas 5.500.000 km². Klaim tersebut ditandai dengan 9 dash line yang membentang sejauh 1.800 km.³ Permasalahan ini melibatkan negara-negara yang memiliki yurisdiksi di wilayah tersebut, diantaranya Malaysia, Vietnam, Taiwan, Brunei Darussalam, dan Filipina.

yang ang selanjutnya disebut claimant states. Permasalahan semakin meningkat pada tahun 2014, ketika China juga mengklaim sebagian wilayah laut di kepulauan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Hal ini menempatkan Indonesia menjadi "pihak yang berkepentingan" yang sebelumnya merupakan non-claimant state yang berkomitmen untuk berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa sebagai bonest broker.

Klaim sepihak China terhadap wilayah Laut Indonesia tersebut menjadi ancaman yang besar bagi kedaulatan Indonesia, terlebih jika melihat setidaknya 3 nilai penting dari wilayah kepulauan Natuna bagi Indonesia. Pertama, Kepulauan Natuna kaya akan sumber daya minyak dan gas. Kedua, Kepulauan Natuna juga kaya akan sumber daya perikanan, berpotensi untuk memproduksi jutaan ton ikan per tahun. Dan ketiga, permasalahan kedaulatan menjadi hal yang sensitif bagi Indonesia, mengingat pengalaman buruk, yaitu lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang jatuh ke tangan Malaysia pada tahun 2002. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya penuh untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Berdasarkan paparan tersebut, dengan permasalahan kedaulatan maritim Indonesia terkait sengketa LCS, khususnya di wilayah Kepulauan Natuna, serta visi poros maritim dunia sebagai acuan kebijakan Indonesia. Tindakan Tiongkok tersebut dalam hukum internasional dikenal sebagai unilateral claim, yang tidak serta-merta bisa mengikat dan memaksa negara lain untuk mengakuinya karena hukum internasional mengenal apa yang dikatakan sebagai "persistent objection" (penolakan secara terus-menerus).

Baru-baru ini, kita semua geger dengan keberadaan kapal China yang mencuri ikan diperairan Natuna. Bahkan, China mengklaim jika lautan tersebut merupakan masuk ke wilayah terirorial mereka. Sebagian wilayah Indonesia, yaitu kepulauan Natuna posisinya menjorok ke utara yang terletak di laut cina selatan bagian selatan.

Bagaimana dengan di zona ekonomi eksklusif? Sepanjang kita ikuti di pemberitaan media massa, nelayan-nelayan negara tetangga dengan dikawal oleh pasukan pengawal pantainya sering masuk dan mencari ikan di ZEE. Sesekali pihak Indonesia mengerahkan kapal Badan Keamanan Laut maupun Kapal Patroli Angkatan Laut untuk mengusirnya. Kapal-kapal nelayan asing itu pergi namun muncul lagi beberapa waktu kemudian. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan nelayan Indonesia?

Yang mengejutkan dari kejadian di laut Natuna Utara adalah pernyataan dari menteri-menteri Jokowi, Menteri Pertahanan seperti dalam pernyataannya "Ya saya kira Bagaimanapun China adalah negara sahabat," kata Prabowo. Senada dengan hal itu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan "Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut. Keterbatasan kapal patroli membuat pihak asing lebih leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia.Pepatah bijak berkata “Jangan pernah telantarkan kebunmu yang subur dan ranum, atau orang lain akan datang mengurusinya”.