Waspada Mahar Politik dalam Pilkada Serentak 2020
24 November 2019     1077 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Pilkada serentak baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati yang diselenggarakan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Dimulai dari permasalahan calon kepala daerah yang melalui jalur independen, calon kepala daerah incumbent yang mencalonkan kembali, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik hingga masalah pendanaan calon kepala daerah. Padahal melalui Pilkada semua orang berharap lahirnya seorang pemimpin yang diinginkan sesuai kemauan rakyat bukan kemauan Parpol saja.

Pada Pemilu 2019 kondisi perpolitikan di Indonesia diramaikan dengan kasus mahar politik partai Gerindra dimana La Nyala Mataliti mengungkapkan permintaan mahar politik sebesar Rp 40 milyar, kondisi ini menyita perhatian publik bahwa proses pencalonan itu bukan terjadi melalui kesepakatan antar partai politik dan kandidat yang akan diusung. Kesepakatan yang seharusnya bisa berupa kesamaan visi antara pengurus parpol dan kandidat isu mahar politik ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kondisi ini membuat calon kepala daerah terjebak dalam patronase dimana calon kepala daerah akan membagikan keuntungan antar politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilik. Para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka dan sebagai imbalan jasa telah mendukung mereka. Pemimpin daerah yang akan duduk di kursi kepala daerah tidak bisa melepaskan diri dari Parpol karena mereka tersandera dengan mahar politik dan patronasi politik. Ditambah lagi dengan tekanan yang didapatkan dari saudagar politik, Padahal menerima sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan, benturan kepentingan yaitu situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri selanjutnya kan disebut  Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar 20-100 Milyar. Hal yang sama diungkapkan oleh Dadang S Mochtar (mantan Bupati Karawang), bahwa untuk menjadi Bupati di Pulau Jawa biaya politik yang harus dikeluarkan mencapai Rp. 100 Milyar. Bahkan biaya untuk menjadi Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya menjadi anggota dewan yang hanya mencapai Rp. 300 juta - 6 Milyar (Wibowo, 2013).

Praktik pungutan yang dilakukan partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) 8/2015 tentang Perubahan atas UU 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Karena dalam Pasal 47 secara eksplisit menyebutkan, partai politik atau gabungan partai politik tidak diperkenankan menerima imbalan dalam bentuk apapun saat proses pencalonan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Besaran biaya yang dibutuhkan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon Kepala Daerah. Berdasarkan laporan LHKPN, rata-rata total harta kekayaan calon Kepala Daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Milyar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp.0, dan 18 orang lainnya memiliki harta negatif. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang calon kepala daerah untuk mencari dan menerima dana tambahan.

Selama ini beberapa tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan. Praktik konflik kepentingan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menciderai nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan mengganggu kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan kata lain, konflik kepentingan tidak hanya akan berpotensi merugikan bangsa secara material tetapi juga immaterial dan mengganggu pencapaian cita-cita bangsa/nasional.

Baru-baru ini (23 November 2019) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan mahar dari bekas Bupati Lampung Tengah Mustafa kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Lampung. KPK menduga Mustafa memberikannya saat maju sebagai Calon Gubernur Lampung pada 2018. Dugaan tersebut ditelusuri penyidik komisi antirasuah saat memeriksa empat saksi pada Jumat, 22 November 2019. Keempat saksi itu yakni pegawai negeri di Dinas Marga Lampung Tengah, Hendi Setia Jaya, Ketua Dewan Syuro Dewan Pengurus Cabang PKB Tulang Bawang Muslih Zein, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Pringsewu, Muhlas dan Ketua Dewan Syuro DPC PKB, Pesawaran Jumal.

Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas pendanaan Pilkada termasuk di dalamnya proses memperoleh dana tersebut perlu diatur. Undang-undang telah mengatur mengenai tata cara pelaporan, dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan pengeluaran dana kampanye. Peraturan juga telah melakukan pelarangan terhadap biaya mahar dan pembatasan terhadap dana kampanye. Namun peraturan yang telah ditetapkan tersebut faktanya tidak efektif di lapangan. Laporan yang diserahkan calon kepala daerah kepada KPU Daerah tidak mampu merepresentasikan data sebenarnya.