Berpijak pada pelaksanaan Pemilukada serentak yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung telah berhasil dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan berbagai capaian-capainnya. Di sisi lain, Pemilukada telah melahirkan persoalan yang meninggalkan catatan buruk bagi pelaksanaan Pemilukada. Persoalan konflik pasca pemilukada, money politics, black campaign serta kualitas kandidat yang masih jauh dari harapan.

Semangat dari Pemilukada antara lain memberikan pendidikan politik bagi rakyat di tingkat lokal serta sebagai mekanisme menghasilkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (local good governance), idealnya dijadikan patokan bagi penyelenggara pemilu, kandidat, masyarakat, partai politik bahkan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja dan mengawal pemilihan kepala daerah agar demokrasi di tingkat lokal baik secara prosedural maupun substansi tetap terjaga.

Problem-problem yang ditemukan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tentunya tidak dibiarkan berlarut-larut terjadi. Hal ini bisa mengurangi kualitas dari pemilukada itu sendiri. Terutama secara substantif. Meskipun kita percaya bahwa praktik berdemokrasi di Indonesia sudah sangat demokratis dengan ukuran demokrasi prosedural. Setidaknya ada tiga indikator pemilihan kepala daerah bisa dianggap berkualitas dalam mendorong demokratisasi di tingkat lokal yaitu dari persoalan aturan pemilukada, proses pemilukada dan pemerintahan hasil pemilu. Dengan demikian, menjaga kualitas pemilukada yang demokratis dilakukan dengan menegakan regulasi/ aturan pemilu serta menjaga proses pemilu sesuai tahapan-tahap pemilu dan memastikan setiap tahapan pemilu dilakukan secara demokratis.

Tahun 2019 menjadi sejarah baru bagi pesta demokrasi di Indonesia yang mana untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan para anggota legislatif dilakukan serentak. Dua penyelenggara Pemilu ini memiliki peran penting dalam menjaga pemilu. KPU memiliki tugas dalam hal penyelenggaraan pemilihan baik terutama terkait persoalan teknis maupun administratif mulai dari tahapan persiapan hingga tahapan penetapan hasil pemilu. Sedangkan badan pengawas pemilu memiliki peran penting penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan secara jujur, adil dan demokratis. Seleksi atas keanggotaan kedua lembaga ini dilakukan secara bertahap dan ketat harapannya anggota yang terpilih nantinya adalah figur-figur yang memiliki kapasitas memadai sebagai anggota KPU maupun Bawaslu baik dari sisi akademis maupun sisi teknis yang diharapkan jauh dari persoalan politis untuk menjaga netralitas sebagai anggota penyelanggara pemilu. Sehingga anggota KPU dan Bawaslu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan independen dari pengaruh dan kepentingan apapun.

Penindakan terhadap pelaku politik uang yang dapat dikenakan sangsi pidana. Aturan ini harapannya mampu mengurangi fenomena politik uang dalam Pemilukada yang dianggap merusak kualitas demokrasi. Upaya untuk meminimalisir terjadinya politik uang sudah sering dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Pemerintah telah mengatur tentang besaran sumbangan dana kampanye dari perseorangan maupun dari badan hukum swasta. Sayangnya, tindakan yang kurang tegas dan tebang pilih seringkali tidak membuat efek jera bagi para pelakunya. Oleh karena itu, peran Bawaslu memiliki peran yang sangat penting terutama terhadap pencegahan dan penindakan terjadinya politik uang.

Pemilu yang memiliki semangat pendemokratisasian sejatinya memberi kesempatan kepada semua warga masyarakat untuk berpartisipasi seluas-luasnya. Sayangnya, beberapa kelompok masyarakat terutama kelompok elit justru memanfaatkan moment pemilu untuk memperbesar kekuasaan mereka terutama kekuasaan di daerah. Beberapa kasus munculnya dinasti politik seperti di Banten dan Indramayu menjadi contohnya celah regulasi yang kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat posisi elit. Upaya untuk mencegah munculnya dinasti politik sudah dilakukan oleh pemerintah melalui RUU Pemilukada namun selalu mental ditangan DPR karena dianggap menghalangi hak seseorang untuk berpolitik.

Proses Pemilu menjadi indikator kedua untuk melihat kualitas Pemilu itu sendiri yang meliputi tahapan persiapan, penetapan daftar pemilih, pendaftaran dan penetapan calon, kampanye, pencoblosan, penghitungan suara dan penetapan hasil serta pelantikan calon terpilih. Kualitas Pemilu akan terjaga apabila dalam setiap tahapan Pemilu dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan aturan yang ada demi terjaganya kualitas Pemilu karena setiap tahapan dalam proses pemilihan merupakan tahapan yang penting. Begitu pula dengan Bawaslu yang sudah harus bekerja terutama mulai tahapan penetapan daftar pemilih.

Namun ada beberapa titik krusial dalam Pemilu yang merupakan titik rawan dalam tahapan pemilihan yaitu tahapan penetapan daftar pemilih. KPU harus memastikan bahwa semua warga masyarakat yang memiliki hak pilih dan merupakan warga setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP melalui pemutakhiran data pemilih. Tahap krusial kedua adalah tahapan pendaftaran dan penetapan calon menjadi tahap awal menguji integritas penyelenggara pemilu. KPU harus memiliki integritas untuk bersikap adil dan jujur dalam menentukan calon yang lolos seleksi atau tidak.

Tahap krusial ketiga adalah tahapan kampanye. Pada masa kampanye, KPU harus memberikan ruang yang adil bagi seluruh peserta untuk melakukan kampanye, memastikan dana kampanye yang transparan, mencegah terjadinya pengerahan massa, politik uang dan sentimen berbau SARA. Penyelenggara pemilihan harus memastikan bahwa tidak ada pemilih ganda, kartu pemilih palsu, mencegah pemilih yang tidak memiliki hak suara melakukan pemungutan suara, mencegah politik uang dan memastikan distribusi logistik sudah sampai ke tiap TPS sebelum hari H pelaksanaan pemungutan suara.

Tahap krusial lainnya adalah penghitungan suara dan penetapan hasil. Petugas pemungutan suara harus memiliki integritas untuk menjadi penyelenggara pemungutan suara yang jujur dan adil. Beberapa temuan atas kasus suara yang rusak karena dicoblos dua kali merupakan kecurangan-kecurangan yang sering dikeluhkan oleh pasangan calon kepala daerah juga berpihaknya penyelenggara pemilu terhadap salah satu pasangan calon.

Penegakan aturan/regulasi pemilu dan pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu yang akuntabel, kompetitif diharapkan akan menghasilkan pemerintahan yang berkualitas seperti yang ditegaskan Dahl bahwa sebuah pemerintahan dikatakan demokratis bila bisa memenuhi dua dimensi yaitu (1) seberapa tinggi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan; dan (2) seberapa besar warga negara yang memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu. Pemerintahan bisa dikatakan demokratis apabila dihasilkan dari kontestasi dan kompetisi yang sangat jujur, adil, kompetitif yang menghasilkan tingkat legitimasi yang tinggi yang diukur salah satunya dari tingkat partisipasi.

Jika kita melihat pada kasus di beberapa daerah yang telah melaksanakan Pemilukada, semakin banyak pasangan calon yang mengikuti Pemilukada akan meningkatkan kontestasi, kompetisi diantara pasangan calon. Bahkan bisa terjadi apa yang disebut oposisi. Pasangan calon kepala daerah lebih dari dua pasangan calon memungkinkan terjadinya Pemilukada dua putaran karena tingkat keketatan perolehan suara. Putaran pertama menjadi saringan awal bagi pasangan calon kepala daerah untuk menunjukan kualitas terutama secara personal dan program kerjanya. Pasangan yang kalah bisa menjadi oposisi untuk mengawasi jalannya pemerintahan tetapi tidak dalam konteks dendam untuk menjatuhkan lawan politiknya. Dimensi kedua untuk melihat kualitas pemilu adalah tentang partisipasi. Di Pemilukada serentak gelombang kedua, Pemilukada masih menjadi ruang kompetisi bagi kaum laki-laki. Dari 101 daerah yang menggelar Pemilukada, hanya ada 43 perempuan yang maju sebagai calon pemimpin. Dari 43 orang perempuan ini, 24 orang diantaranya akan menjadi calon kepala daerah. Sedangkan 19 orang perempuan lainnya akan menjadi wakil kepala daerah. Jika dilihat dari persoalan partisipasi, partisipasi politik perempuan masih sangat rendah meskipun undang- undangnya sudah mengamanatkan bahwa representasi keterwakilan perempuan dalam ruang politik adalah 30 persen. Di sisi lain, perempuan yang ingin terlibat dalam berkompetisi di level pemilihan legislatif maupun eksekutif masih mendapat hambatan seperti kultur kuatnya anggapan bahwa jabatan politik merupakan ranah bagi laki-laki. Namun demikian, secara prosedural, tingkat partisipasi pemilih rata-rata sudah mencapai angka 70 persen. Bisa dikatakan pemerintahan yang dihasilkan memiliki tingkat legitimasi yang baik. Legitimasi yang cukup tinggi idealnya akan memudahkan pemerintahan hasil pemilu melaksanakan pemerintahan terutama dalam melaksanakan program-program kerjanya dan mudah untuk melibatkan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan proses kebijakan. (Mh)