Apa yang "Salah" dari Sistem Politik Indonesia?
08 Desember 2019     1450 Kali    
Oleh : Muhammad Habibi

Mengapa sistem demokrasi yang tumbuh sejak 1999 tidak kunjung memperkuat nasionalisme dan semangat keindonesiaan? Sebaliknya yang berlangsung adalah kegamangan dan kegagapan para penyelenggara negara yang berpotensi “salah urus" di satu pihak, serta premanisme dan anarki politik di tingkat massa di lain pihak.

Format nasionalisme yang diletakkan para bapak bangsa melalui dasar negara Pancasila sebenarnya sudah mewadahi secara garis besar kebutuhan segenap bangsa yang amat beragam di Nusantara untuk mempersatukan diri dalam suatu negara-bangsa moderen. Meskipun pada mulanya sempat muncul polemik dan perdebatan tentang pilihan atas fondasi dari nasionalisme dan identitas keindonesiaan bagi segenan teritori administratif bekas Hindia Belanda tersebut, pada akhirnva pikiran-pikiran Sukarno akan kebangsaan yang terbuka dan inklusif tidak diskriminatif, toleran, dan bersifat lintas-etnik, agama, ideologi. dan daerah diterima sebagai dasar. Hanya saja persoalannya, bagaimana semua itu dirumuskan dan dikelola sebagai aset dalam kehidupan sosial-budaya, politik, dan ekonomi, hampir tidak pernah disepakati hingga kini. Para penyelenggara negara dan pemerintahan pascarevolusi kemerdekaan memang berulang kali mencoba merumuskan format Republik seperti digariskan oleh para pendiri bangsa melalui berbagai kebijakan, tetapi semua upaya tersebut pada dasarnya merupakan penafsiran temporer atas realitas keindonesiaan. Kecenderungan "salah urus" negara, baik yang terjadi selama periode rezim otoriter Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Orde Baru (1966-1998) maupun era reformasi dan demokratisasi dewasa ini, bisa dipandang sebagai bagian dari upaya penafsiran yang bersifat temporer tersebut.

Kegamangan dan kecenderungan “salah urus" negara yang berlangsung pada era pemerintahan demokratis dewasa ini tampaknya tak hanya berkaitan dengan realitas transisional yang tengah dialami bangsa ini, melainkan juga bersumber pada hampir tiadanya agenda minimum para elite penyelenggara negara dalam merumuskan format Indonesia masa depan. Hal itu tidak hanya tampak dari kecenderungan pola transisi yang dipaksakan oleh krisis ekonomi di satu pihak dan tekanan massa rakyat di lain pihak, melainkan juga terlihat dari tidak adanya kesepakatan atau konsensus minimum di antara para aktor berbasis massa luas tentang arah negeri ini ketika Socharto meninggalkan panggung kekuasaan. Akibatnya, hampir tidak ada upaya yang benar-benar jujur, jernih, dan genuine dan para penyelenggara negara dan pemerintahan untuk mengevaluasi akumulasi "salah urus" negara di masa lalu sebagai dasar untuk menata ulang masa depan dalam rangka apa yang disebut sebagai "Indonesia baru". Pada akhirnya yang tercipta, seperti dikemukakan oleh Mochtar Pabottingi, adalah situasi up for grab -"tinggal rebut, tinggal jarah"-di antara para elite politik penyelenggara negara", sementara mayoritas rakyat yang menderita karena terhimpit kemiskinan menjadi penonton yang tetap termarjinalisasikan dalam proyek keindonesiaan. 

Ketiadaan komitmen yang genuine dari para penyelenggara dan pemerintahan para aras nasional ini berdampak pada munculnya kreativitas yang tidak selalu positif pada aras lokal. Karena itu, mengentalnya politik identitas pada sebagian masyarakat lokal, baik etnik, ataupun daerah, bisa jadi merupakan salah satu atas nama agama, bentuk “kreativitas" tersebut. Itu artinya, fenomena politik identitas pun belum tentu genuine pada dirinya. Tidak mustahil sebagian sentimen agama, etnik, dan daerah itu adalah cara instant masyarakat dan elite pada aras lokal "melarikan diri" dari kegagalan dan ketidakmampuan negara merumuskan Indonesia baru yang dijanjikan. Fenomena anarki dan premanisme politik yang cenderung marak akhir-akhir ini juga bisa dibaca secara demikian. 

Dari uraian di atas tampak jelas bahwa format nasionalisme yang mendasari proyek Indonesia yang dasar-dasarnya diletakkan oleh para bapak bangsa sejak awal abad ke-20 hingga mengkristal melalui Pancasila pada 1945, sesungguhnya adalah obsesi yang sangat ideal sekaligus brilian. Betapa tidak, di atas kepulauan Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang beragam secara etnis, agama, daerah, dan ideologis, berhasil dibangun suatu negara-bangsa yang tetap bisa utuh kendati diwarnai pergolakan dan konflik daerah, serta tuntutan pemisahan diri wilayah-wilayah yang kaya akan sumber daya alam.

Pada era transisi demokrasi dewasa ini, tantangan bagi negara dan pemerintah-pemerintah hasil pemilu jelas jauh lebih besar dibandingkan pemerintahan otoriter Demokrasi Terpimpin Sukarno dan Orde Baru Soeharto. Persoalannya, demokrasi tidak hanya membuka peluang yang besar bagi tegaknya nasionalisme atas dasar nilai-nilai persamaan, kebebasan, keadilan, dan keberadaban (civility) secara lebih rasional, melainkan juga membuka peluang yang tak kalah besar bagi tegaknya politik identitas berbagai kelompok etnik, agama, daerah, dan ideologi yang termarjinalkan selama era sistem otoriter. Dalam bahasa yang lain, demokratisasi dapat menjadi arena bagi menguatnya keindonesiaan di satu pihak, tetapi dapat pula menjadi ancaman bagi kelangsungan keindonesiaan di pihak lain. 

Oleh karena itu, kemampuan negara dan pemerintah dalam merawat, mengelola, dan terus-menerus memperbarui nasionalisme sebagaimana imaji para pendiri bangsa atas wilayah Nusantara, akan menjadi faktor kunci ke arah mana sesungguhnya Indonesia hendak menuju. Apabila para penyelenggara negara dan pemerintah secara cerdas bisa mengelola perbedaan dan keanekaragaman sebagai aset bagi ide persatuan, maka demokrasi tentu akan berkontribusi positif bagi masa depan Indonesia. Sebaliknya, demokrasi di negeri ini hanya akan menjadi arena pertarungan kepentingan yang tak berujung -entah atas nama etnik, agama, daerah, atau ideologi-jika kecenderungan "salah dan urus" negara tetap berlangsung terus. Dengan demikian negara pemerintah yang kuat tetap diperlukan dalam rangka terwujudnya tak sekadar elektoral, melainkan juga memberikan demokrasi yang kontribusi positif bagi menguatnya keindonesiaan.