Dalam beberapa dekade terakhir, momok kebakaran telah menampakkan secara luas dan menciptakan gelombang keperdulian, kepentingan dan sekaligus peringatan. Khusus di Indonesia, dalam sejarah pengelolaan sumberdaya hutan, kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi bagian yang tidak mudah diisolasi dan dieksklusi.

Modernisasi telah menjadi hambatan sendiri dengan terciptanya dan terkonsolidasikannya kelas atas kelas baru yang mencaplok hampir seluruh keuntungan pembangunan ekonomi di pusat-pusat kawasan perkotaan sambil menyandera kawasan-kawasan lainnya.

Rejim Orde Baru Soeharto (berserta keluarga dan kroninya) berjaya menguras kekayaan daerah Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Papua dan beberapa tempat lain, sambil membangun dan memelihara local strongmen untuk menjaga serta mempertahankan kekuasaannya di peringkat daerah.

Upaya jalan keluar untuk menjadi solusi ke depan. Dalam mendiskusikan hal tersebut, penulis perlu memulainya dengan membahas konsep “akses” sebagai proses dan upaya dalam penguasaan penguasaan hutan (serta memperoleh keuntungan dari penguasaan akses tersebut) sebagai akibat dari terjadinya perubahan politik.

Untuk pertama kalinya sejak setengah abad yang lalu ketika (Feith, 1957) menyatakan bahwa demokrasi konstitusional Indonesia merosot, saat ini hampir semua pengamat menulis tentang demokrasi di Indonesia sebagai suatu kenyataan.