Pilkada serentak baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati yang diselenggarakan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Dimulai dari permasalahan calon kepala daerah yang melalui jalur independen, calon kepala daerah incumbent yang mencalonkan kembali, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik hingga masalah pendanaan calon kepala daerah.

Para elite lokal sangat sibuk di kampung halamannya karena mereka menjadi patron bagi banyak klien dari kalangan kaum miskin. Mereka menjalankan hegemoni melalui organisasi-organisasi keagamaan, politik, kedaerahan, dan pekerjaan. Mereka menyelenggarakan patronase khususnya melalui pekerjaan-pekerjaan birokratik-karena mereka mengontrol rente yang tersedia di kota-kota provinsi, yang memang masih muncul dari negara.

Masalah demokrasi bagi negara berkembang akhirnya terpulang kepada sebuah pertanyaan klasik: demokrasi menjadi tujuan atau sebagai sarana? Secara ideal, demokrasi adalah sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Sorensen mengatakan bahwa transisi menuju demokrasi menciptakan lingkungan yang lebih terbuka di mana asosiasi di dalam masyarakat (civil society) lebih dimungkinkan untuk berfungsi lebih baik.

Manusia menciptakan sejarahnya sendiri, namun mereka tidak menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Mereka tidak membuat masa depan dengan kondisi-kondisi yang dapat dengan bebas mereka pilih, namun dalam keadaan yang telah eksis terjadi dan terwarisi dari masa lalu, tempat tradisi dari generasi terdahulu membebani mereka yang hidup seperti sebuah mimpi buruk.

Ketika seseorang memproduksi 1 ton padi pada tahun 1950 atau abad sebelumnya dan dimakannya sendiri, makan sistem produksi itu lebih menjadi objek antropologi tentang hadiah dewi padi bagi umat manusia.