Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara

Jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi dan mendistori proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, melemahkan sistem kepartaian, dan menghadirkan politikus korup. Pandangan umum menilai relasi antara pemilih dan partai/kandidat bukan atas dasar pertimbangan “rasional” terhadap kebijakan akan tetapi karena pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi (Qodir, 2014). Lanjutkan membaca “Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara”

Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?

Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diajukan. Menurut penulis, tidak ada alternatif terhadap demokrasi bagi Indonesia. Apa kita mau kembali ke demokrasi terpimpin? Apa kita lupa malapetaka luar biasa yang mengakhiri demokrasi terpimpin yang juga begitu mengerikan karena populisme demokrasi terpimpin tidak memungkinkan pandangan-pandangan berbeda? Apakah kita menginginkan seorang Pak Harto baru? Tentu model Pak Harto tak mungkin terulang. Kadang-kadang kita lupa bahwa konflik-konflik bernuansa etnis dan agama yang sudah mulai meledak pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto menunjukkan bahwa Soeharto hanya menutup-nutupi, tetapi tidak mengintegrasikan unsur-unsur penuh perpecahan dalam masyarakat. Lanjutkan membaca “Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?”

Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis

Pemilihan umum di daerah, terutama pemilihan langsung gubernur dan bupati, mudah membangkitkan lagi primordialisme etnis dan menyulut ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, sering dengan nuansa konflik agama. Keharusan para calon politisi memobilisasi para pendukung menggoda mereka untuk membangkitkan prasangka dan konflik-konflik etnis tersembunyi. Potensi konflik itu begitu mencolok sehingga masalah itu perlu diberi perhatian sangat serius. Kiranya mekanisme-mekanisme demokratis perebutan kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu diubah. (Magnis Suseno, 2013) Lanjutkan membaca “Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis”

Calon Kepala Daerah Harus Tau: Banyak Uang Bukan Jaminan Keterpilihan

Korupsi pemilu terutama jual beli suara membuat rapuh representasi politik dan menurunkan legitimasi pemerintahan. Penelusuran dalam tulisan ini menunjukkan bahwa uang (dan juga barang) bukanlah faktor penentu utama untuk memenangi pemilu. Beragam variabel membentuk hubungan antara pemilih dan politikus dan membentuk formula yang kompleks. Upaya mencegah praktik jual beli suara dalam pemilu/ pemilukada adalah usaha yang rumit. Lanjutkan membaca “Calon Kepala Daerah Harus Tau: Banyak Uang Bukan Jaminan Keterpilihan”

Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!

Tahun 2018 merupakan tahun politik, pada tahun ini menjadi salah satu isu penting, tidak hanya untuk masa depan yang demokrasi kita, tapi juga untuk imajinasi kebangsaan. Kecenderungan ini menempatkan kita dalam kondisi di persimpangan jalan, harapan akan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat dipertaruhkan dalam pemilihan umum kepala daerah. Ditahun ini juga kita melihat “tragedi” banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan korupsi. Hal ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah dan indikasi kuat bahwa terdapat patologi yang harus kita benahi bersama untuk menciptakan kondisi pemerintahan daerah yang bersih dan dapat melayani dengan baik. Lanjutkan membaca “Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!”

Mahar Politik Bentuk dari Patronase Penyelenggaraan Pemilukada

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati yang diselenggarakan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Dimulai dari permasalahan calon kepala daerah yang melalui jalur independen, calon kepala daerah incumbent yang mencalonkan kembali, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik hingga masalah pendanaan calon kepala daerah. Padahal melalui Pemilukada semua orang berharap lahirnya seorang pemimpin yang diinginkan sesuai kemauan rakyat bukan kemauan partai politik (Parpol) saja.

Awas, Menjelang Pilkada Incumbent Selewengkan Anggaran

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta salah satu kota terbesar di Kalimantan yang terdiri dari 10 Kecamatan, 59 Kelurahan dengan luas sekitar 718 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda tahun 2015 sebanyak 812.597 jiwa yang secara sosial budaya merupakan perpaduan antara berbegai kultur yang mendiami Kota Samarinda. Lanjutkan membaca “Awas, Menjelang Pilkada Incumbent Selewengkan Anggaran”