Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara

Jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi dan mendistori proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, melemahkan sistem kepartaian, dan menghadirkan politikus korup. Pandangan umum menilai relasi antara pemilih dan partai/kandidat bukan atas dasar pertimbangan “rasional” terhadap kebijakan akan tetapi karena pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi (Qodir, 2014).

Sebelum mengulas lebih jauh mekanisme transaksi dan faktor-faktor yang berkaitan dengan gejala jual beli suara ini, ada baiknya dipaparkan terlebih dahulu definisi dari beberapa terminologi yang digunakan. Definisi dari (vote buying) yang digunakan pada tulisan ini adalah pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang, atau jasa) yang ditawarkan oleh kandidat/ broker suara/ tim pemenangan. Sedangkan klientelisme (clientelism) didefinisikan sebagai: terjadi transaksi atau pertukaran secara langsung dan bersifat personal dengan “memperdagangkan” (hak) suara dengan uang, barang, dan atau jaminan akses pada pelayanan publik/sosial, barang maupun pekerjaan. Adapun patronase didefinisikan sebagai: transaksi secara langsung atau tidak langsung, personal atau kolektif, dimana barang yang dipertukarkan berasal dari negara/publik.

Benarkah jual beli suara (vote buying) merupakan instrumen yang efektif guna memenangi pemilu? Selama ini pemahaman tentang jual beli suara mengasumsikan transaksi tersebut berlangsung dengan efektif karena dilakukan secara top down oleh politisi, yang umumnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang lebih superior, kepada pemilih “irasional” yang umumnya dari latar belakang sosial ekonomi inferior. Arus utama diskursus jual-beli suara umumnya menyoroti pemilih, khususnya dari kelas miskin, yang begitu mudah menggadaikan suaranya dengan imbalan uang, sembako, ataupun material lainnya (Choi, 2007; Taylor, 1996). Argument ini merujuk pada kemiskinan dan pragmatism sebagai persoalan serius, dimana rakyat miskin rentan diintervensi politik uang. Pemilih yang demikian sering dipersepsikan sebagai pemilih  yang “mata duitan” sekaligus “amoral” dan dianggap tidak memahami hakikat konstitusional warga negara dalam demokrasi elektoral (Thompson, 2007).

Sebagai contoh, laporan Organisasi Non-Pemerintah ICW 2010 menganalisis bahwa pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Banten rentan terhadap serbuan “politik uang”. Dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik Banten 2006 tercatat jumlah keluarga miskin mencapai 702.000 keluarga atau 34,2% dari total keluarga di Banten, dan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah layak huni sekitar 750.000 atau 49,3 persen. Berpijak dari data statistik di atas, laporan tersebut mengindikasikan kelompok warga dengan latar belakang ekonomi miskin ini bersikap sangat pragmatis dan terbuka untuk diintervensi dengan uang (dan iming-iming lainnya) oleh para kandidat. Sinyalemen untuk memenangkan Pilkada di Banten dengan hanya “menguasai” 25 % pemilih yang notabene miskin menjadi sulit untuk diingkari. Dalam situasi kondisi ekonomi yang miskin, modus jual beli semacam ini diyakini  sangat mujarab untuk mempengaruhi pemilih.

Riset lain menitik beratkan pada aspek kultural sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli suara. Sebagai contoh, hubungan antara partai berbasis etnis dan jaringan sosial berdasarkan etnisitas menjadi perekat terjadinya jual beli suara secara efektif (Hicken, 2007). Kedudukan strata sosial yang lebih tinggi membuat politikus mampu menghegemoni dan memobilisasi kelompok masyarakat pemilih dari strata sosial yang lebih rendah.

Penelitian lain menyoroti ketidakmampuan pemilih, dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah, dalam mengevaluasi kinerja politikus yang menempati jabatan publik. Mekanisme punishment and reward dalam perilaku pemilih yang umum ditemui di negara-negara demokrasi matang (mature democracy) memungkinkan pemilih untuk memilih kembali politikus/partai yang tidak berkinerja baik dan tidak memilih/ mengganti politikus/ partai yang tidak menunjukkan kinerja baik selama masa jabatannya. Karena ketidakmampuan dalam menilai kinerja politikus dan memberikan punishment and reward saat pemilu maka pemilih menentukan pilihan berdasarkan tawaran konkret berupa uang maupun barang. Pemilih demikian lebih mengutamakan terpenuhinya kebutuhan real dan bukan sesuatu yang abstrak seperti nilai-nilai demokrasi (Laothamatas, 1996). Beragam contoh dari Thailand, Filipina, dan Taiwan (Lehoucq, 2007; Schaffer, 2007; Wang & Kurzman, 2007) juga mengkonfirmasi kecenderungan ini, di mana pemilih mengambil tawaran uang maupun barang dari kandidat karena ingin memperoleh manfaat secara langsung.

Akan tetapi, pengalaman pemilu 2009 dan beberapa Pilkada menunjukan bahwa di beberapa tempat terjadi gejala sebaliknya. Pemilih mampu melakukan negosiasi dan bahkan mendikte nominal uang yang harus dipertukarkan. Hal ini terekam dalam liputan berbagai media, yang mengulas beberapa calon legislatif yang jatuh bangkrut, mengalami stres hingga gila. Dari observasi diberbagai daerah menjelang pemilu 2009, ada bukti yang luas yang menunjukkan bahwa pemilih ternyata adalah pihak yang menentukan proses transaksi vote buying. Pertanyaannya adalah, mengapa proses transaksi ini bukan didominasi oleh politikus yang memiliki latar belakang sosial dan finansial yang superior dibandingkan pemilih?

Belum lagi adanya pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh Incumbent untuk kepentingan program-program propulisnya, sehingga dapat menguntungkan Incumbent dalam Pilkada. Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat Pemilukada lebih besar dibandingkan sebelum Pemilukada yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang yang disalurkan lewat SKPD kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit (Habibi, Kalalinggi, & Alaydrus, 2017).

Dalam konteks pemilu, negosiasi ini terjadi karena pemilih memahami bahwa kandidat membutuhkan suara mereka karena begitu terpilih maka pemilih akan dilupakan. Pemilu memberi peluang bagi pemilih yang selama ini merasa tidak mendapatkan manfaat dari wakilnya dilembaga legislatif ataupun pemerintahan. Mereka kemudian menggunakan suara mereka sebagai alat tawar. Pemilih mengkalkulasi dengan cermat aspek aspek sosial, ekonomi, dan politik dari beberapa tawaran yang disodorkan (Schaffer, 2007). Oleh karena itu, kesepakatan antar pemilih dan politikus tidak sepenuhnya linier dan didikte oleh politikus, akan tetapi sangat kompleks.

Hal ini menunjukkan bahwa pemilih (dari kelas bawah) menyadari kekuatan daya tawar mereka terhadap politikus dan memanfaatkan situasi tersebut demi kepentingan mereka sendiri. Situasi ini dijelaskan dengan tepat oleh Laothamatas, (1996) bahwa terutama bagi pemilih dari kelas bawah, demokrasi (dan pemilu) adalah momen untuk menyeimbangkan ketimpangan yang selama ini mereka alami.

4 tanggapan untuk “Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *