Mahar Politik Bentuk dari Patronase Penyelenggaraan Pemilukada

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati yang diselenggarakan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Dimulai dari permasalahan calon kepala daerah yang melalui jalur independen, calon kepala daerah incumbent yang mencalonkan kembali, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik hingga masalah pendanaan calon kepala daerah. Padahal melalui Pemilukada semua orang berharap lahirnya seorang pemimpin yang diinginkan sesuai kemauan rakyat bukan kemauan partai politik (Parpol) saja.

Saat ini kondisi perpolitikan di Indonesia diramaikan dengan kasus mahar politik partai Gerindra dimana La Nyala Mataliti mengungkapkan permintaan mahar politik sebesar Rp 40 milyar, kondisi ini menyita perhatian publik bahwa proses pencalonan itu bukan terjadi melalui kesepakatan antar partai politik dan kandidat yang akan diusung. Kesepakatan yang seharusnya bisa berupa kesamaan visi antara pengurus parpol dan kandidat isu mahar politik ini juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Kondisi ini membuat calon kepala daerah terjebak dalam patronase dimana calon kepala daerah akan membagikan keuntungan antar politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilik. Para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka dan sebagai imbalan jasa telah mendukung mereka. Pemimpin daerah yang akan duduk di kursi kepala daerah tidak bisa melepaskan diri dari Parpol karena mereka tersandera dengan mahar politik dan patronasi politik. Ditambah lagi dengan tekanan yang didapatkan dari saudagar politik, Padahal menerima sumbangan dalam bentuk dana kampanye merupakan salah satu bentuk material dari benturan kepentingan, benturan kepentingan yaitu situasi di mana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Hasil kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri selanjutnya kan disebut  Kemendagri menunjukkan bahwa untuk menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar 20-100 Milyar. Hal yang sama diungkapkan oleh Dadang S Mochtar (mantan Bupati Karawang), bahwa untuk menjadi Bupati di Pulau Jawa biaya politik yang harus dikeluarkan mencapai Rp. 100 Milyar. Bahkan biaya untuk menjadi Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya menjadi anggota dewan yang hanya mencapai Rp. 300 juta – 6 Milyar. (Wibowo: 2013)

Besaran biaya yang dibutuhkan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki oleh para calon Kepala Daerah. Berdasarkan laporan LHKPN, rata-rata total harta kekayaan calon Kepala Daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Milyar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp.0, – dan 18 orang lainnya memiliki harta negatif. Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon kepala daerah dan biaya yang harus dikeluarkan membuka peluang calon kepala daerah untuk mencari dan menerima dana tambahan.

Selama ini beberapa tindak pidana korupsi dilatarbelakangi oleh benturan kepentingan. Praktik konflik kepentingan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kerugian negara, tetapi juga menciderai nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan mengganggu kualitas kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan kata lain, konflik kepentingan tidak hanya akan berpotensi merugikan bangsa secara material tetapi juga immaterial dan mengganggu pencapaian cita-cita bangsa/nasional.

Baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. KPK menduga nilai suap dalam kasus tersebut Rp 2,3 miliar. Selain itu, KPK juga menjerat tim sukses Yahya berinisial HA (Hojin Anshori) dan Komisaris PT KAK berinisial KML (Khayub Muhamad Lutfi) selaku tersangka kasus yang sama (liputan6.com). Patut diduga kasus ini merupakan salah satu bentuk dari benturan politik.

Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas pendanaan pilkada termasuk di dalamnya proses memperoleh dana tersebut perlu diatur. Undang-undang telah mengatur mengenai tata cara pelaporan, dana kampanye, penerimaan sumbangan dana kampanye, dan pengeluaran dana kampanye. Peraturan juga telah melakukan pelarangan terhadap biaya mahar dan pembatasan terhadap dana kampanye. Namun peraturan yang telah ditetapkan tersebut faktanya tidak efektif di lapangan. Laporan yang diserahkan calon kepala daerah kepada KPU Daerah tidak mampu merepresentasikan data sebenarnya.

Selain melalui sumbangan, tambahan dana Pilkada yang digunakan para calon Kepala Daerah diduga berasal dari penggunaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos). Dalam kajian yang dilakukan oleh penulis mengatakan bahwa momentum pilkada sering dijadikan ajang penggunaan dana hibah dan bansos untuk kepentingan propulis calon incumbent. Kondisi ini membuat aliran dana bansos dan hibah mengalami tren kenaikan menjelang Pilkada. Penyebab dana hibah dan bansos mudah diselewengkan antara lain karena kepala daerah dan DPRD memiliki kewenangan kuat untuk menganggarkan dan menyetujui proposal, tidak adanya peraturan yang membatasi alokasi belanja dana hibah dan bansos, kelemahan aspek pengawasan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan realisasi anggaran hibah dan bansos (Habibi: 2017)

Bibliography:

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *