Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!

Tahun 2018 merupakan tahun politik, pada tahun ini menjadi salah satu isu penting, tidak hanya untuk masa depan yang demokrasi kita, tapi juga untuk imajinasi kebangsaan. Kecenderungan ini menempatkan kita dalam kondisi di persimpangan jalan, harapan akan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat dipertaruhkan dalam pemilihan umum kepala daerah. Ditahun ini juga kita melihat “tragedi” banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan korupsi. Hal ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah dan indikasi kuat bahwa terdapat patologi yang harus kita benahi bersama untuk menciptakan kondisi pemerintahan daerah yang bersih dan dapat melayani dengan baik.

Sebagai sebuah Negara yang sistem ekonominya masih tergantung dari pembiayaan sektor publik, yang berharapan bahwa kebijakan desentralisasi di Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara siginifikan belum banyak terpenuhi. Justru yang terjadi saat ini banyaknya kepala daerah yang tidak mampu untuk menahan hawa nafsu dan sifat ketamakannya untuk memperkaya diri sendiri, melahirkan banyak kepala daerah yang memiliki prilaku Korup. Komitmen dan integritas kepala daerah yang rendah menjadi penyebab utama korupsi yang dilakukan para pemimpin daerah ini.

Banyaknya Kepala Daerah yang terjerat kasus korupsi di samping karena ongkos politik yang mahal juga karena penggunaan diskresi kepala daerah yang tidak terkontrol, oligarki dan dinasti kekuasaan akibat Pemilukada langsung tanpa kontrol masyarakat yang kuat yang memunculkan persekongkolan antara birokrasi, politisi dan penegak hukum, inkompatibilitas sistem politik yang tidak berbasis ideologi politik dan merit sistem yang melahirkan Kepala Daerah oportunitis, lemahnya pengawasan pusat dengan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan lemahnya pengawasan masyarakat madani.

Akibat korupsi kita menjadi bangsa yang terpaksa kehilangan martabat karena dipandang sebelah mata oleh bangsa lain. Korupsi menyebabkan kita kehilangan daya saing dalam mendatangkan investor. Sekarang bahkan sudah banyak investor potensial memindahkan investasinya ke negara lain. Banyaknya pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) menjadi alasan mereka memindahkan usaha, disamping masalah keamanan aset akibat demo buruh yang tidak jarang mengarah pada tindakan anarkis.

Yang menyedihkan adalah korupsi menyebabkan kemiskinan massal dan memaksa begitu banyak rakyat kita harus mengadu nasib menjadi buruh migran. Ini tentu bertentangan dengan cita-cita luhur para pendiri republik (the founding father) yang memimpikan Indonesia dan rakyatnya mampu menggapai kemakmuran. Mereka juga bercita-cita rakyatnya keluar dari martabat kuli sebagaimana yang terjadi selama hidup terjajah. Mereka tidak bermimpi rakyatnya menjadi kuli di negerinya sendiri, apalagi menjadi kuli di negara lain.

Kenyataannya korupsi telah membuyarkan mimpi tersebut, dan merapuhkan kemampuan negara untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban konstitusioanlnya memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, terutama mereka yang miskin. Korupsi pendek kata telah menyebabkan rakyat miskin tidak dapat memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi, yang seharusnya disediakan oleh negara. Yang lebih menyakitkan adalah rakyat harus menerima kenyataan bahwa para pencuri uang negara masih bisa menikmati uang jarahan dengan hidup bebas di negara tetangga sperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan RRC, tempat dimana mereka sekarang menjadi TKI. Itulah sebabnya korupsi sesungguhnya merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) sekaligus kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts humanity).

Oleh karena itu selayaknya pelaku tindak pidana korupsi dihukum berat. Kejengkelan masyarakat terhadap penanganan korupsi yang diskriminatif, tebang pilih dan kurang sungguh-sungguh nampaknya sudah sulit terbendung. Terlebih ketika terkuak ke permukaan adanya perlakuan istimewa terhadap para koruptor selama hidup di tahanan. Sejumlah koruptor dengan alasan pemeriksaan kesehatan bisa keluar masuk penjara sesuai keinginan.

Mengapa korupsi di Indonesia menjadi begitu sulit diberantas? Benarkan korupsi telah membudaya? Tepatkah pernyataan korupsi sebagai bagian budaya? Bukankah budaya terkait dengan nilai-nilai keluhuran yang sepakat dipertahankan karena dapat meningkatkan harkat martabat kita, sebagaimana kita dikenal sebagai masyarakat yang penuh toleransi, sopan santun, dan juga ramah. Bagi saya korupsi bukanlah bagian budaya masyarakat kita, tapi merupakan penyakit akut yang menggerogoti masyarakat sehingga kehilangan kemampuan untuk melihat korupsi sebagai tindakan yang hina. Oleh karena itu barangkali lebih tepat pernyataan bahwa korupsi adalah wabah dan endemi yang harus dibasmi. Meskipun kita telah terus menerus melakukan upaya penangan korupsi tetapi korupsi ternyata masih merajalela.

Menurutnya korupsi di daerah pada era Otonomi menjadi semakin tak terbendung karena sesungguhnya korupsi menjelma menjadi sebuah aktivitas yang terencana, yang disusun secara sistemik sehingga tidak mudah dideteksi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai politik korupsi, sebuah usaha terstruktur dan sistemik untuk melanggengkan tindakan korupsi. Politik korupsi yang sangat populer dilakukan dengan cara membuat penguasa diatasnya merasa nyaman dan orang-orang yang berada dibawah ikut menikmati hasil korupsi. Dalam istilah jawa keatas ”mangku” dan kebawah ”ngayemi”. Politik korupsi inilah yang menyebabkan pelaku korupsi menjadi “untouchable” atau tak tersentuh.

Mereka Lupa Diri

Gubernur atau Kepala Daerah yang melakukan korupsi dan penyelewengaan adalah karena para pejabat lupa bahwa mereka terikat oleh standar-standar perilaku yang berbeda dengan kebanyakan orang. Jabatan pemerintahan dipahami sebagai kepercayaan (trust), dengan demikian mengenakan standar perilaku yang lebih tinggi daripada perilaku warga negara biasa. Tindakan-tindaakn yang mungkin masih bisa diperbolehkan atau secara sipil salah bila dijalankan oleh warga negara, dapat menjadi kesalahan kriminal bila dilakukan oleh pejabat. Lemahnya kesadaran inilah menyebabkan banyak pejabat melakukan pelanggaran moralitas, dan dari sinilah kebangkrutan moral bangsa dimulai. Pergeseran penghargaan atas nilai-nilai moralitas telah menghambat munculnya semangat untuk menjadikan korupsi sebagai musuh bersama atau “common enemy”.

Ancaman kebangkrutan moral bagi negeri ini dibuktikan oleh masih kuatnya pro dan kontra terhadap penanganan korupsi, termasuk tuntutan pembebasan terhadap para koruptor. Ini adalah sebuah ironi, mengapa masyarakat tidak bisa melihat bahwa korupsi adalah sebuah perbuatan tercela dan juga hina, karena tidak berbeda halnya dengan pencuri yang mengambil sesuatu tanpa hak. Pro dan Kontra yang terus mengiringi upaya penanganan korupsi di Indonesia menyebabkan penanganan korupsi seolah berjalan di tempat.

Satu tanggapan untuk “Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!

  1. Ar Rasyid Balas

    lamanya lebih bagus lagi bila dikasi sentuhan gambar/meme yg menjurus pada paradoknya biar tidak pegel dimata ngeja melulu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *