Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis

Pemilihan umum di daerah, terutama pemilihan langsung gubernur dan bupati, mudah membangkitkan lagi primordialisme etnis dan menyulut ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, sering dengan nuansa konflik agama. Keharusan para calon politisi memobilisasi para pendukung menggoda mereka untuk membangkitkan prasangka dan konflik-konflik etnis tersembunyi. Potensi konflik itu begitu mencolok sehingga masalah itu perlu diberi perhatian sangat serius. Kiranya mekanisme-mekanisme demokratis perebutan kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu diubah. (Magnis Suseno, 2013)

Kebebasan demokratis baru telah memungkinkan radikalisme agama muncul secara terbuka, baik melalui media maupun dengan membentuk organisasi masyarakat. Sejak delapan belas tahun terakhir ini tekanan terhadap minoritas-minoritas keagamaan terus meningkat. Terutama di pulau Jawa kebebasan beragama terancam. Agama-agama minoritas, apalagi kelompok-kelompok yang dinilai sebagai penganut “ajaran sesat”, semakin mengalami diskriminasi, kesulitan untuk beribadat, serta mendapat ancaman dan penindasan secara langsung. Demokrasi salah diartikan sebagai hak mayoritas untuk meletakkan kehendak primordial mereka kepada minoritas-minoritas hal ini secara serius menyalahi semangat demokrasi karena demokrasi hanya berjalan atas dasar saling menghormati identitas dan kekhasan masing-masing. Etika demokrasi dilanggar kalo mayoritas mengatakan, “Karena kami anggap kepercayaan Anda salah, maka Anda tidak boleh beribadat menurut kepercayaan Anda”.

Namun ancaman paling serius terhadap demokrasi adalah pengaruh uang dalam segala transaksi politik, secara populer:  money politics. Kenyataan itu telah mencemarkan nama baik para anggota dewan perwakilan rakyat, termasuk DPR nasional. Seakan-akan tak ada kebijakan nasional maupun provinsi dapat diambil kecuali para wakil rakyat menerima pembayaran haram. Kesan yang meluas dalam masyarakat bahwa para wakil rakyat bukannya mewakili rakyat dan sama sekali tidak sepi ing pamrih melainkan tidak beda dengan preman di terminal bus yang mau mencari untung pribadi di atas pundak rakyat, yang berdampak kepada hancurnya dukungan rakyat terhadap demokrasi.

Bahwa partai-partai politik sampai sekarang tidak berhasil menunjukkan diri sebagai sosok politik yang bermutu, bahwa partai-partai juga berhasil memancarkan suatu identitas politik berdasarkan orientasi kerakyatan, menunjukkan bahwa pembangunan partai-partai politik dan tanpa partai politik tidak ada sistem demokratis yang berfungsi untuk sebagian besar gagal. Rakyat “membalas” dengan hanya mau mendengarkan pesan-pesan partai apabila dibayar. Jelas juga bahwa karena itu rakyat tidak merasa berkewajiban atas apapun terhadap para politisi yang memberi uang atau kaos, hal mana sebaliknya membuat seluruh model pembayaran itu justru kehilangan manfaatnya. Orang bisa bertanya apakah alm. Nurcholish Madjid tidak malah terlalu optimistis ketika pada tahun 1999, atas pelbagai keritik terhadap demokrasi pasca Soeharto yang masih muda itu, ia menjawab bahwa kita baru mempunyai institusi-institusi demokrasi, tetapi belum mempunyai budaya demokrasi, dan bahwa penciptaan budaya demokrasi akan membutuhkan waktu dua puluh tahun?

Satu tanggapan untuk “Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *