Belajar Lokalitas dari Yogyakarta

Selama ini lokalitas dibayangkan sebagai subnasional, sebagai arena yang di bawah dominasi pusat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep desentralisasi, bahkan sebagai wilayah administratif yang notabene “terisolir” “otonom” dari realitas lainnya (boleh disebut sistem tertutup) dan wilayah administratif tersebut pastinya di bawah kendali sebuah negara bangsa.

Akan tetapi, bayangan tersebut dengan segera sirna jika melihat kasus Yogyakarta. Dapat dikatakan meskipun Yogyakarta dapat dipahami sebagai sebuah lokalitas, dan notabene berada di bawah “payung” negara bangsa bernama Indonesia secara rezim administratif akan tetapi tetapi dalam memori kolektif masyarakat Yogyakarta bahkan masyarakat Indonesia dan institusi negara nasional (institusi formal) itu sendiri Yogyakarta melebihi batasannya sendiri. Memori kolektif tersebut tidak salah, bagaimana mungkin sebuah entitas lokal (dalam rezim administratif merupakan “bawahan” dari pusat) justru berkreasi “menciptakan” pusat itu sendiri, Bahkan dirinya sempat bertransformasi menjadi pusat sekaligus mempertahankan lokalitas di saat yang sama.

Apa yang dimaksud dalam pernyataan di atas ialah Yogyakarta di bawah aktor informal (kesultanan Jogja di bawah kepemimpinan HB IX) berkontribusi menciptakan negara bangsa Indonesia. Bukankah HB IX sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia telah berkawan dan mendukung tokoh-tokoh pergerakan nasional yang mencita-citakan berdirinya sebuah negara bangsa Indonesia? Bukankah ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia HB IX segera menyatakan bahwa Yogyakarta menjadi bagian dari Indonesia? Pernyataan itu tidak main-main karena syarat sebuah negara adalah adanya wilayah. Dengan kata lain Yogyakarta menjadi pihak yang memberikan saham berdirinya Indonesia. Tidak berhenti di sana, Yogyakarta merelakan dirinya sebagai ibukota negara Indonesia saat Jakarta diduduki kolonial Belanda. Dengan kata lain Yogyakarta berubah menjadi pusat, akan tetapi pada pada saat yang sama fungsi wilayah tersebut sebagai jantung lokalitas dengan pemerintahan tradisional/institusi informal Kesultanan Jogja tetap hidup.

Implikasi dari setting sosial politik dan memori kolektif “Jogia untuk Indonesia” tersebut menyebabkan wajah rezim lokal di Yogyakarta menemukan kekhasannya sendiri. Jika dalam kasus rezim sosio-kultural seperti Toraja dan Sidarjo ketiadaan memori sosial dan setting sosio-politik mengakibatkan aktor informal (adat/agama) tidak merasa perlu untuk “mendisiplinkan” negara (institusi formal) padahal dari segi kapasitas adat/agama (institusi informal) mereka sangat mampu untuk melakukannnya, begitu pula dalam konteks Jogja di mana setting sosio politik yang khas, yang mana terjadi arus masif nasionalisme Indonesia juga memengaruhi pilihan-pilihan aktor informal di sana (kesultanan). Langkah aktor yang secara jitu mengenali keadaan yang berubah itulah yang juga memengaruhi wajah Yogyakarta sampai hari ini.

Satu tanggapan untuk “Belajar Lokalitas dari Yogyakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *