Awas, Menjelang Pilkada Incumbent Selewengkan Anggaran

Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia serta salah satu kota terbesar di Kalimantan yang terdiri dari 10 Kecamatan, 59 Kelurahan dengan luas sekitar 718 km2 dengan jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda tahun 2015 sebanyak 812.597 jiwa yang secara sosial budaya merupakan perpaduan antara berbegai kultur yang mendiami Kota Samarinda.

Perpaduan ini dipengaruhi oleh heterogennya masyarakat yang terdiri dari berbagai suku/etnis yang berbeda-beda, ada Suku Dayak, Kutai, Bugis, Banjar, Jawa dsb. Bahkan hampir dikatakan bahwa seluruh suku/ etnis di Indonesia ada di Kota Samarinda. Begitu juga dengan agama yang dipercaya/ dianut oleh berbagai suku/ etnis yang bermukim di Kota Samarinda.

Pada Pemilukada tahun 2015 rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan WaliKota Samarinda 2015, sebanyak 576.808 pemilih. Jumlah itu tercatat dari 10 kecamatan dengan jumlah 1580 tempat pemungutan suara. WaliKota Samarinda periode 2010 – 2015 Syaharie Jaang bersama wakilnya Nusyirwan Ismail kembali mencalonkan diri menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2015 – 2020.

Sebagai seorang pasangan incumbent, Syaharie Jaang dan Nusyirwan Ismail mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingan calon lain karena memiliki akses untuk menentukan berbagai program dan kebijakan yang dapat diarahkan untuk pemenangan pemilihan WaliKota Samarinda tahun 2015. Terdapat indikasi politik anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial APBD Kota Samarinda yang dijadikan sebagai program yang diarahkan untuk pemenangan pasangan calon incumbent. Trand belanja hibah dan belanja bantuan sosial Kota Samarinda tahun 2013-2015 dapat dilihat dalam tabel yang telah di sajikan dibawah ini:

Hal ini menyebabkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait temuan audit BPK tentang penggunaan APBD Kota Samarinda tahun 2013-2015 menyatakan bahwa pengelolaan belanja hibah dan belanja bantuan keuangan belum memadai. Menunjukkan bahwa pengungkapan belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD di Kota Samarinda belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur melalui Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 tahun 2013.

Alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial daerah incumbent pada saat sebelum pemilukada tahun 2013 belanja hibah sebesar Rp. 53.568.466.000,00, belanja bantuan sosial Rp. 1.334.675.000,00 dan pada tahun 2014 belanja hibah sebesar Rp. 159.146.356.890,00 naik 197% sedangkan belanja bantaun sosial sebesar Rp. 1.592.000.000,00 atau naik 19,3 %, pada saat pemilukada tanun 2015 belanja hibah naik sebesar 9,1% atau Rp. 173.704.986.100,00 dan belanja bantuan sosial turun sebesar 57,3% atau Rp. 680.000.000,00 yang artinya terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh incumbent untuk kepentingan politisnya. Ditambah lagi dengan temuan alokasi belanja barang pada tahun 2015 yang disalurkan lewat 100 SKPD Teknis sebesar Rp. 504.938.020.140,34 kepada masyarakat pada saat kondisi keuangan daerah sedang defisit.

Selanjutnya, peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial, tetap terjadi walaupun kondisi keuangan terjadi defisit anggaran pada tahun 2013 terjadi defisit anggran sebesar Rp.301.947.024.958,19 dan pada tahun 2014 sebesar Rp.356.626.513.562,00 2015 serta sebesar Rp.379.204.831.419,12 pada tahun 2015. Hal ini menjadi indiskasi bahwa incumbent berusaha tetap memberikan bantuan agar menarik minat pemilih dalam Pemilukada 2015. Maka diduga terdapat pemanfaatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial oleh incumbent untuk kepentingan politisnya.

Selengkapnya dapat dibaca di disini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *