Warga berpose membawa poster bertuliskan keprihatinan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (19/9/2019). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc. Baca selengkapnya di artikel “Pemerintah Didesak Beberkan Perusahaan Pembakar Hutan dan Lahan”, https://tirto.id/eitn

Dalam beberapa dekade terakhir, momok kebakaran telah menampakkan secara luas dan menciptakan gelombang keperdulian, kepentingan dan sekaligus peringatan. Khusus di Indonesia, dalam sejarah pengelolaan sumberdaya hutan, kebakaran hutan dan lahan selalu menjadi bagian yang tidak mudah diisolasi dan dieksklusi. Api, walau pun kecil namun ketika muncul di kawasan hutan, selalu menjadi target yang harus segera dipadamkan. Bagi para petugas lapangan yang sehari-hari memantau kawasan hutan, api merupakan ancaman yang bisa mempengaruhi perjalanan karir mereka. Ancaman penurunan karir bagi para aparat lapangan yang dianggap tidak becus dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan tampaknya masih dianggap “mantra” manjur bagi regim Jokowi. Dalam Koran tempo 18 Januari 2016, Jokowi dengan lantang mengingatkan: “Saya sudah janjikan Kapolri dan Panglima TNI mengenai reward and punishmnt. Yang terbakar makin banyak, semakin gede, ganti dan copot. Yang baik, tentu saja mendapat promosi,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat koordinasi kebakaran hutan di Istana Negara, Senin, 18 Januari 2016. Mathews (2005) menyatakan bahwa para pejabat dan petugas lapangan tersebut, secara seragam, memandang api bersifat merusak, dan penggunaan api untuk pertanian harus diatur dan dikendalikan.

Sementara bagi sebagian khalayak publik, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dianggap sebagai peristiwa ritual tahunan, yang selalu menghampiri wilayah-wilayah yang memiliki potensi hutan yang kaya. Sumatera dan Kalimantan adalah dua wilayah yang tidak pernah lepas dari fenomena alam tersebut. Peristiwa yang terus berulang tersebut, kemudian memunculkan banyak spekulasi dan pertannyaan publik, terkait dengan kapasitas negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), aktor yang terlibat dan dampak yang terjadi.

Isu ini pun lantas berkembang dalam perdebatan wacana yang tidak kunjung usai, menguras energi dan tidak produktif. Api, tidak ayal, kemudian diposisikan secara politik sebagai musuh negara dan sebagian masyarakat yang paling dibenci saat ini. Memposisikan api yang demikian, membuat kebijakan dan politik pengendalian kebakaran hutan dan lahan terkesan terdistorsi ke dalam wilayah-wilayah teknis “hanya sebatas” pengendalian api, bukan pengendalian para pembakar hutan dan lahan, yang sesungguhnya menjadi aktor utama pemantik dan pemobilisasi api tersebut. Api, akhirnya divonis “mati” sebagai “barang haram” di semua wilayah kawasan hutan, khususnya hutan negara. Konsekuensi selanjutnya adalah api menjadi target utama, ketimbang aktor pembakar hutan dan lahan itu sendiri. Perkembangan perdebatan wacana seperti ini semakin mengaburkan esensi sumber masalah utama dari karhutla, yang tidak terlepas dari ranah ekonomi-politik dan tatakelola sistem produksi berbasis lahan.

Implikasinya adalah manakala terjadi kebakaran hutan dan lahan, aparat pengendali, berjibaku mematikan api dengan dukungan peralatan teknis yang sederhana sampai yang termodern melalui pembuatan hujan buatan dan teknis pemadaman tercanggih lainnya, bukan mengejar, menangkap dan memenjarakan pelakunya. Sementara para pembakarnya, umumnya masih memiliki ruang politik luas untuk bebas berkeliaran. Mereka, bahkan, dapat sewaktu-waktu muncul kembali bermanuver bersama api yang jauh lebih besar. Hal ini bisa terjadi, karena belum mampunya instrumen hukum formal mengatur dan mempersempit ruang “maneuver” dari pembakar hutan dan lahan.

Beragam kritik keras baik dari regional maupun internasional muncul akibat kebakaran hutan dan lahan. Banyak penelitian dan kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan akibat perilaku manusia. Femonema ini dapat ditelusuri kembali dari kegiatan pembukaan lahan dari perkebunan kelapa sawit komersial yang ada. Kebakaran yang disengaja ini seringkali keluar dari kontrol dan menyebar ke daerah yang lebih luas daripada yang direncanakan, sering menyebar di luar areal perkebunan dan menghancurkan hutan-hutan primer (Varkkey 2003)

Ketika proses penegakan hukum terhadap para pelaku pembakar hutan, maka umumnya mudah di tebak, sebagian proses penegakan hukum tersebut hanya mampu menjaring para pembakar kecil, seperti petani atau pun peladang. Sementara para pelaku kakap, kebanyakan masih bergentayangan seperti hantu yang mudah diendus, tetapi tidak mudah ditangkap. Varkkey (2013) memunculkan pertanyaan kritis: mengapa para pelaku pembakar hutan kakap sangat sulit untuk ditangkap dan mengapa ada perusahaan yang membakar dengan “impunitas,” meskipun menggunakan api untuk membuka lahan adalah bertentangan dengan hukum Indonesia? Menurut pandangan Varkey (2013), perusahaan-perusahaan perkebunan tersebut telah membangun budaya yang kuat melalui hubungan patronase dengan para oknum kunci di kalangan elite yang berkuasa, yang telah melindungi mereka dari peran mereka dalam peristiwa kebakaran hutan yang menyebabkan bahaya lingkungan tersebut (Varkkey 2013).

Beberapa bukti lapangan, seperti kasus di Kalimantan Barat, membenarkan pandangan Verkey. Misalnya, Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Barat, mengatakan, masih banyak para pelaku terutama perusahaan yang lolos dari jerat hukum. Menurutnya, penegak hukum juga kekurangan pengawas semisal intelijen untuk mengantisipasi kongkalikong antara pengusaha dan aparat (KBR, 30 Juli 2014). Kemudian kasus di Riau, data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyebutkan, pada 2013, dari 117 perusahaan yang mereka laporkan sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan, hanya delapan perusahaan yang ditindaklanjuti dan satu yang di vonis (Kompas 3 Oktober 2015) -Mh

597 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *