Upaya jalan keluar untuk menjadi solusi ke depan. Dalam mendiskusikan hal tersebut, penulis perlu memulainya dengan membahas konsep “akses” sebagai proses dan upaya dalam penguasaan penguasaan hutan (serta memperoleh keuntungan dari penguasaan akses tersebut) sebagai akibat dari terjadinya perubahan politik. Penulis secara sadar membahas konsep akses tidak dalam subbab tersendiri, tapi dalam bagian pengantar ini sebagai wujud kepraktisan penulisan.

Secara konseptual, penguasaan sumber daya alam atau dalam hal ini hutan secara besar-besaran selama era desentralisasi disebabkan oleh adanya “akses” terhadap sumber daya alam itu sendiri. Mengikut Macpherson (1978: 3), “akses adalah, “… a right in the sense of an enforceable claim to some use or benefit of something.” Hal ini berbeda dengan definisi yang diutarakan oleh Ribot (1998: 308) yang menyatakan bahwa akses adalah, “… the ability to derive benefits from natural resources.” Merujuk dua pandangan di atas, penulis menilai bahwa terdapat perbedaan prinsip atas kedua terminologi yang disampaikan oleh Macpherson maupun Ribot antara right (hak) dan ability (kemampuan). Penulis percaya bahwa kata yang disebutkan terakhir (ability atau kemampuan) merujuk pada adanya kemampuan atau keupayaan para aktor untuk merambah, mengekplorasi hingga mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempedulikan apakah mereka “punya hak m” untuk melakukannya atau tidak.

Ini berbeda dengan right atau hak. Hak lebih pada aspek legal untuk merambah, mengekplorasi, dan mengeksplorasi sumber daya alam. Namun nahasnya dalam era Reformasi, definisi ability jauh lebih dipahami sehingga perambahan, pengekplorasian, dan pengeksploitasian sumber daya alam menjadi benar adanya. Apa lagi dalam iklim desentralisasi, jargon keputradaerahan bisa menjadi “akses” mujarab untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari: hutan, pasir laut, terumbu karang, batubara, dan sumber daya alam lainnya. Paling tidak hal ini sejalan dengan ungkapan McCharty (2007: 154) yang menjelaskan:

As actors struggle to benefit from the productive use of natural resources, they make use of a range of social, economic, and legal mechanisms. Legal framework, institutional power, gorup membership, social or ethnic identity, social status, the dynamics within a resources-controlling group, access to the state, to capital, to material resources, to customary authority to market, to knowledge and the ability to use institutional mechanisms are all factors that affect the process of gaining access to resources.

Oleh karena itu, setelah cengkeraman Orde Baru yang terpusat, korup, dan kronisme, kini daerah memiliki akses terbuka lagi lebar untuk “menentukan pemanfaatan” sumber daya alam yang mereka “miliki” meski dalam implementasinya mengalami ketidaklestarian. Berdasar perbincangan konseptual singkat ini, maka “akses” berdasar term ability (atau kemampuan) menjadi pisau analisis penting untuk memahami realita dan fakta yang terjadi di lapangan.

Perubahan Politik: dari Sentralisasi ke Desentralisasi

Pada era Orde Baru, tata-kelola sumber daya alam, khususnya hutan, bersifat sentralistis dan bahkan birokrat menjalankan aktivitas kewiraswastaan demi kepentingan pribadi. Aktivitas ini dilakukan karena birokrat memiliki akses dalam mengendalikan sumber-sumber daya alam. Bahkan sedari awal, melalui Undang- undang Dasar Kehutanan No. 5 Tahun 1967, negara menguasai akses ke keuntungan-keuntungan melalui sistem pemberian lisensi dan izin. Menurut McCharty (2007: 161), mereka yang mendapatkan keuntungan dari penguasaan akses ini ada putra daerah close to officials .., using kinship, village or other contates in the administration …” Pertanyaan kita sekarang, bagaimana mekanisme ini bisa terjadi dan menjadi kelumrahan dalam negara modern Indonesia?

Tidak mudah untuk menjawab pertanyaan di atas, namun merujuk logika zaman yang pada awal Orde Baru sepertinya pertanyaan tersebut dapat dijawab. Pada awal rejim Orde Baru Soeharto berkuasa, kebijakan ekonomi yang diambil adalah kebijakan ekonomi yang bernuansa pragmatis. Strategi dan langkah ini diambil dalam rangka menyelamatkan ekonomi nasional yang tengah mengalami kemelesetan di era akhir era Soekarno. Oleh sebab itu, sumber daya hutan yang dimiliki oleh Indonesia (seluas 143 juta hektar) dijadikan sumber modal bagi pembangunan bangsa. Sehaluan dengan fakta tersebut, Pemerintah lantas mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang- undang No. 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN) sebagai pintu bagi para investor asing maupun dalam negeri untuk mendapat konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (terutama di Sumatera dan Kalimantan). Dampak positifnya, di awal tahun 197o-an, kondisi perekonomian Indonesia membaik di mana sektor kehutanan melalui HPH menyumbang devisa kedua terbesar setelah sektor migas (minyak dan gas). Kecenderungan ini mendorong berkembangnya HPH dengan mengabaikan hak-hak tanah ulayat; di sisi lain, negara otoriter-birokratis Orde Baru berhasil membungkam perlawanan dari masyarakat adat (Darmanto & Setyowati 2012). Intimidasi negara hadir karena penghasilan dari devisa hutan meningkat cukup signifikan dari US$ 6 juta pada tahun 1968 meningkat beratus-ratus kali lipat menjadi menjadi US$ 564 juta pada tahun 1974 (Hidayat 2008).

Seiring dengan kebutuhan keuangan yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan nasional, pada tahun 1980-an, pemerintah memformulasi kebijakan yang berorientasi pada pengintegrasian pemanfaatan sumber daya hutan dari hulu hingga hilir dengan membangun plywood. Menurut Hidayat (2008), melalui kebijakan ini, pemerintah memperoleh devisa US$ 50 miliar selama periode 1983-1997. Keberhasilan kebijakan inı mendorong pemerintah mendirikan industri pulp dan kertas; namun konsekuensinya, pemerintah memberlakukan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang sekali lagi beririsan dengan hutan hutan adat serta tanah ulayat. Malangnya, rakyat tidak bisamelayangkan protes berlebihan. Ini karena negara akan serta merta hadir untuk menetralisir keadaan dengan cara repre Sentralisasi dan represi kekuasaan inilah yang ditentang oleh elit lokal, terutama di daerah-daerah yang memiliki hutan sebab mereka merasa tidak ada kontribusi nyata bagi daerah dan masyarakat atas penguasaan dan eksploitasi hutan. Yang justru rakyat rasakan adalah kerusakan hutan serta deforestasi Menurut Awang (2006), pada tahun 1985 saja, laju deforestasi sebesar antara 600-1,2 hektar per tahun dan semakin “menggila” pada tahun 1985-1997, yakni 1,7 juta hektar per tahun.

Sejak pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki era politik baru, salah satunya adalah didelegasikannya beberapa kewenangan dari pemerintah pusat ke daerah, dari sentralisasi ke desentralisasi. Perubahan politik ini diawali oleh krisis politik yang menolak kepemimpinan rejim Soeharto yang dianggap represif dan terpusat. Maka dari itu, mahasiswa sebagai motor penggerak perubahan bekerja sama dengan kelompok civil society, kaum profesional, ibu rumah-tangga, dan elemen lainnya melakukan demonstrasi bergelombang di kota-kota besar di seluruh Indonesia dengan menuntut turunnya Soeharto dari kursi kepresidenannya. Mahasiswa bukan hanya menguasai jalanan, tapi juga menguasai parlemen pasca penembakan empat mahasiswa Trisakti. Penolakan rejim merembet sampaik ke daerah. Di daerah, ketika Presiden Soeharto membacakan teks pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998, efek penolakan Soeharto terformat dengan sendirinya menjadi penolakan terhadap pusat. Akibatnya, kekuasaan dan kewenangan pusat menjadi lemah di daerah. Apa lagi Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memberikan otonomi seluas-luasnya) pada daerah, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan kehutanan.

Misalnya, pemerintah daerah (terutama pemerintah kabupaten) berdasar Keputusan Menteri No. 310 Tahun 1999 mendapat otoritas untuk memberikan izin Hak Pengusahaan Hasil Hutan (HPHH) skala kecil kepada individu dan koperasi untuk mengumpulkan atau memanen hasil hutan di bawah 1.000 Ha. Selain itu, pemerintah daerah diberikan wewenang melalui Keputusan Menteri No.538/KPTS-11/1999 untuk menerbitkan Izin Pemanfaatan dan Pengelolaan Kayu (IPPK). Celakanya, Dinas Kehutanan di kabupaten-kabupaten yang memiliki hutan hanya bertanggungjawab pada bupati; dan lebih bahayanya lagi, Dinas Kehutanan tadi tidak mendasarkan prinsip kerjanya pada petunjuk dari Kementerian (dulu bernama Departemen Kehutanan) tapi berdasar peraturan daerah (Perda) belaka. Akibatnya, sentimen kedaerahan dalam memiliki izin atau lisensi kehutanan mendorong lahirnya local strongmen di daerah tanpa menghiraukan himbauan pemerintah pusat. Di samping itu, luka sejarah yang tertanam dalam ingatan masyarakat adat yang merasa dirugikan oleh pemerintah Orde Baru menuntut pengelolaan hutan dikembalikan pada mereka. Impak desentralisasi yang dicampur atas penolakan pusat serta lahirnya sentimen kedaerahan mendorong terjadinya konflik masyarakat dengan pengusaha HPH (yang umumnya orang luar daerah). Oleh karena itu, banyak HPH yang beroperasi di Kalimantan dan Sumatera tidak lagi beroperasi. Namun, meskipun banyak HPH yang berhenti beroperasi, tapi tingkat deforestasi tetap tinggi.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa tidak selamanya proses pendemokrasian akan berakhir manis, untuk beberapa kasus demokratisasi justru memancing pembalikan demokrasi seperti yang terjadi di Nigeria pada tahun 1983, Peru pada 1992, dan Sierra-Leone tahun 1997 sekedar menyebut beberapa kasus saja. Kalau pun proses demokratisasi itu berjalan baik selalu saja proses penyesuaian (political alignment atau polit adjusment) atas perubahan politik tersebut. Di antara kepelikan dalam political alignment adalah munculnya bos-bos ekonomi yang menjadi elit politik formal maupun local strongmen dalam politik lokal. Kehadiran mereka berkorelasi dengan ketergoncang politik kekuasaan pusat akibat tercetusnya polisentrisme yang menolak pusat yang bercampur dengan menguatnya politik identitas di daerah. Kondisi ini merupakan modus antara weak state dan strong society yang kemudian menyumbang pada konsolidasi para local strongmen dalam meningkatkan peranan dan pengaruhnya di politik lokal. Sebagai contoh, kiprah orang-orang kuat lokal di Indonesia bisa dilihat jelas di Kota Medan Reformasi). Parlemen Kota Medan, merujuk Hafiz (2010), di dominasi oleh kelompok-kelompok preman yang saling bersaing. Beberapa antaranya bahkan memiliki hubungan yang rapat dengan purnawirawan petinggi tentara dan polisi. Bahkan pada tahun-tahun pertama setelah Reformasi, Wali Kota Medan, Abdillah, adalah bos ekonomi setempat yang karismatik yang menduduki jabatan melalui cara pembelian suara dan kekerasan. Karena ia dibesarkan dalam dunia persaingan yang keras, maka tidak heran apabila pola birokrasi daerah diimplementasikan dengan cara yang dapat dikatakan premanistik.

Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawaban beberapa scholars seperti Thorburn (2002), McCharty (2004), dan Agustino (2014) menjelaskan bahwa pelaksanaan undang-undang otonomi yang diimplementasikan secara berlebihan oleh pemerintah daerah dan elit lokal memicu eksploitasi besar-besaran kekuasaan oleh mereka atas nama “kepentingan” atau “otonomi daerah.” Atas pelaksanaan yang berlebihan tersebut, lambat-laun otonomi daerah melecut lahirnya local strongmen. Melalui proses demokratisasi dan desentralisasi inilah, para local strongmen dan bos ekonomi semakin memperoleh kesempatan untuk menjabat kursi sentral di lembaga-lembaga pemerintahan (daerah) berbanding pada masa sebelumnya. Kalaupun mereka tidak memangku jabatan- jabatan penting di daerah, para broker ataupun orang kuat lokal ini selalu berupaya untuk memastikan bahwa para politisi lokal bergantung pada bantuan dan sokongannya agar kebijakan resmi (yang diformulasi) menguntungkan bisnis dan posisinya. Dalam jangka panjang, tanpa kita sadari atau sebaliknya, para local strongmen yang berlatar belakang politisi, purnawirawan militer, pensiunan birokrat, penguasa dan bos-bos, hingga preman berduit lokal pada akhirnya mengeksploitasi sumber daya alam secara serampangan dan tidak bertanggung-jawab sehingga meningkatkan laju kerusakan hutan di Indonesia.


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *