Rejim Orde Baru Soeharto (berserta keluarga dan kroninya) berjaya menguras kekayaan daerah Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Papua dan beberapa tempat lain, sambil membangun dan memelihara local strongmen untuk menjaga serta mempertahankan kekuasaannya di peringkat daerah. Kuasa dan legitimasi Soeharto beserta keluarga dan kroninya terbangun akibat kemampuannya untuk menggerakkan ekonomi Indonesia yang sedang terpuruk akibat kesalahan-urus pada tempoh kepimpinan Soekarno.

Pembenahan ekonomi yang disokong oleh oil boom pada era tahun 1970-an memberikan keuntungan yang besar baginya untuk menginstitusionalisasi legitimasi kuasa. Oleh itu, tanpa mensia-siakan momen, Soeharto menjalankan kekuasaannya lewat personal rule yaitu mengandalkan kekuasaan yang berada di hadapannya dengan tangan besi. Walaupun diperintah dengan tangan besi (diktator-represif), namun Soeharto berjaya mengawal ekonomi Indonesia ke arah yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Bahkan untuk capaian itu, Indonesia dipuji oleh World Bank menjadi salah satu “keajaiban Asia” sekaligus “macan Asia”. Oleh sebab teritori yang begitu luas untuk dikawal dan diatur (dalam perspektif pengurasan sumber daya alam), maka Soeharto memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada siapa saja individu yang mau menjadi klien ataupun kroninya. Dengan semakin berkumpulnya kekuasaan pada diri Soeharto, tidak ada pihak yang berani menghadang keinginannya. Beberapa jenderal yang berani berpendapat lain, tersingkir dari lingkaran dalam Soeharto. Tetapi di situlah kelebihan dan kepiawaian Soeharto yang apabila mengutip terminologi Olson disebut sebagai stationary bandit, beliau tidak menguras habis kekayaan Indonesia seorang diri, tetapi beliau membagi-bagikan konsesi sumber daya kepada kolega, klien dan kroninya.

Bahkan beliau sengaja membentuk kumpulan “orang kuat di daerah” (local strongmen) yang juga mendapatkan keuntungan dari loyalitas mereka. Pada suatu titik, Soeharto membiarkan Indonesia berada pada kondisi tertentu yang menurutnya cukup bagi penduduk untuk hidup “tentram” dan Surahto dapat tetap menguras kekayaan. Oleh sebab itu, jika melihat analisis ini, maka Indonesia memang maju, tetapi tidak sampai kepada titik yang maksimal.

Krisis ekonomi yang terjadi (pada tahun 1997) dan berujung pada jatuhnya rezim Soeharto, warga Indonesia dapat bernafas lega karena mereka percaya bahwa perubahan ke arah yang lebih baik telah terbuka. Harapan dengan tergesernya kekuasaan diktator-represif oleh rejim Reformasi akan dengan serta merta membersihkan Indonesia dari aktivitas ekonomi-politik oligarki (keluarga, kolega dan kroni Soeharto) ternyata tidak. Local strongmen, selaku kroni Soeharto di daerah, kini telah menjelma menjadi penguasa baru menggantikan peranan rejim Orde Baru di tataran lokal dengan cara-cara lama ketika menguasai daerah. Pada masa ini mereka telah menjelma menjadi bandit baru yang menjarah lebih dahsyat daripada sebelumnya dan perilaku banditisme ini menjadi semakin terlegitimasi dan terformalkan ketika Pilkada dan pemekaran daerah dilakukan oleh pemerintah pusat pasca-Orde Baru.

Setalah tumbangnya Orde Baru militer telah hampir sepenuhnya tersingkir dari proses politik formal. Pers yang lebih bebas memberikan ruang kepada para pembentuk-opini untuk mengungkap kejahatan-kejahatan masa lalu. Namun secara kelembagaan kini tekanan demokrasi justru berasal dari elite-elite provinsi yang sedang naik-daun. Dimana pada masa orde baru elite lokal kalah pamor dibandingkan dengan tentara yang memonopoli atas keuntungan pada orde sebelumnya. Tentara masih menjadi pemain penting di tingkat provinsi maka dengan menjadi rekanan yang berotot dalam koalisi bisnis pasar-gelap yang keuntungannya sebagian besar masuk ke ekonomi lokal.

Dengan demikian, tentara yang pernah dibayangkan sebagai penjamin kesatuan negara Indonesia secara par excellence, kini terbukti menjadi organisasi yang terpecah-belah dimana tindakan-tindakannya hanya bisa dipahami melalui kepentingan-kepentingan bisnis mereka di tingkat lokal. Tentara selalu memperoleh setengah sampai dua pertiga pendanaannya dari sumber-sumber off budget, sebagian di antaranya bahkan bersifat kriminal (Rieffel dan Pramodhawardani, 2007). Setelah tumbangnya Soeharto, pergeseran ini telah mengubah TNI menjadi organisasi yang sangat partikularistik:

“Dengan robohnya rezim pusat yang sangat berkuasa, fragmentasi kekuasaan pada masa pasca-Soeharto dan lepasnya TNI dari lembaga-lembaga politik formal, angkatan bersenjata tidak lagi memiliki andil untuk mempertahankan rezim politik yang spesifik, baik di pusat maupun di daerah…. Sebagai akibatnya, TNI memberikan jasa keamanan pada pemegang-kekuasaan individual ketimbang menawarkan dukungan institusional.”

Mietzner, (2003)

Demokrasi tidak melahirkan kekuatan-kekuatan yang partikularistik ini, namun ia mengintensifkannya, misalnya, ketika para kandidat Pemilukada perlu mengumpulkan dana kampanye. Kalangan dunia bisnis yang sejak dulu terbiasa bersaing kini makin banyak berpartisipasi sebagai kandidat di semua tingkat. Jusuf Kalla, Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, adalah salah satu contoh pengusaha pribumi. Lebih jauh lagi melalui Wakil Ketuanya Laode M. Syarief, KPK menduga banyak usaha tambang dan kebun ilegal di Indonesia dilindungi oleh petinggi-petinggi bersenjata. Hal ini menyebabkan tambang dan kebun ilegal itu dibiarkan beroperasi meski perizinannya bermasalah:

“Banyak sekali pelindung-pelindung usaha-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal, dan kebanyakan para petinggi-petinggi yang bersenjata,”

(https://katadata.co.id/ di akases 10 Desember 2018 )

Berakarnya desentralisasi di dalam masyarakat ini terbangun di atas koalisi longgar antara pejabat dan kalangan bisnis.

765 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *