Sumber: Jatam

Modernisasi telah menjadi hambatan sendiri dengan terciptanya dan terkonsolidasikannya kelas atas kelas baru yang mencaplok hampir seluruh keuntungan pembangunan ekonomi di pusat-pusat kawasan perkotaan sambil menyandera kawasan-kawasan lainnya. Kelas atas ini merupakan hasil dari koalisi antara “kelompok-kelompok strategis”, khususnya militer dan para pejabat birokrasi, yang muncul pada saat yang tepat untuk mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia.

Sedangkan pada saat ini di level provinsi, perubahan-perubahan yang terjadi dan dapat menjelaskan muncul serta bertahannya demokrasi di Indonesia? Perubahan yang paling mencolok adalah bahwa militer telah hampir sepenuhnya tersingkir dari proses politik formal. Pers yang lebih bebas memberikan ruang kepada para pembentuk-opini untuk mengungkap kejahatan-kejahatan masa lalu. Namun secara kelembagaan kini tekanan demokrasi justru berasal dari elite-elite provinsi yang sedang naik-daun. Dimana pada masa orde baru elite lokal kalah pamor dibandingkan dengan tentara yang memonopoli atas keuntungan pada orde sebelumnya. Tentara masih menjadi pemain penting di tingkat provinsi maka dengan menjadi rekanan yang berotot dalam koalisi bisnis pasar-gelap yang keuntungannya sebagian besar masuk ke ekonomi lokal.

Dengan demikian, tentara yang pernah dibayangkan sebagai penjamin kesatuan negara Indonesia secara par excellence, kini terbukti menjadi organisasi yang terpecah-belah dimana tindakan-tindakannya hanya bisa dipahami melalui kepentingan-kepentingan bisnis mereka di tingkat lokal. Tentara selalu memperoleh setengah sampai dua pertiga pendanaannya dari sumber-sumber off budget, sebagian di antaranya bahkan bersifat kriminal (Rieffel dan Pramodhawardani, 2007). Mietzner, (2003) menyimpulkan bahwa, setelah tumbangnya Soeharto, pergeseran ini telah mengubah TNI menjadi organisasi yang sangat partikularistik:

“Dengan robohnya rezim pusat yang sangat berkuasa, fragmentasi kekuasaan pada masa pasca-Soeharto dan lepasnya TNI dari lembaga-lembaga politik formal, angkatan bersenjata tidak lagi memiliki andil untuk mempertahankan rezim politik yang spesifik, baik di pusat maupun di daerah…. Sebagai akibatnya, TNI memberikan jasa keamanan pada pemegang-kekuasaan individual ketimbang menawarkan dukungan institusional.”

Mietzner

Demokrasi tidak melahirkan kekuatan-kekuatan yang partikularistik ini, namun ia mengintensifkannya, misalnya, ketika para kandidat Pemilukada perlu mengumpulkan dana kampanye. Kalangan dunia bisnis yang sejak dulu terbiasa bersaing kini makin banyak berpartisipasi sebagai kandidat di semua tingkat. Jusuf Kalla, Wakil Presiden periode 2004-2009 dan 2014-2019, adalah salah satu contoh pengusaha pribumi. Lebih jauh lagi melalui Wakil Ketuanya Laode M. Syarief, KPK menduga banyak usaha tambang dan kebun ilegal di Indonesia dilindungi oleh petinggi-petinggi bersenjata. Hal ini menyebabkan tambang dan kebun ilegal itu dibiarkan beroperasi meski perizinannya bermasalah:

“Banyak sekali pelindung-pelindung usaha-usaha tambang ilegal dan kebun ilegal, dan kebanyakan para petinggi-petinggi yang bersenjata,” (https://katadata.co.id/ di akases 10 Desember 2018 )

Laode M. Syarief

Berakarnya desentralisasi di dalam masyarakat ini terbangun di atas koalisi longgar antara pejabat dan kalangan bisnis. Ini membuat agen-agennya berperilaku secara berbeda dengan “kelas atas” yang dibayangkan Evers di tingkat nasional, yakni ya dicirikan oleh keterpencilan sosial. Koalisi-koalisi lokal itu cenderung mendukung politik populis. Selama masa Orde Baru, politik lokal muncul kembali setelah 1998 mengikuti pola yang pernah ada pada periode pra-Orde Baru. Para pejabat lokal dan rekanan binisnya tidak memiliki cukup kapasitas represif (militasi partai-partai politik Indonesia jauh kurang ganas dibandingkan tentara swasta model Filipina).

Mereka lebih memilih mobilisasi, pendekatan yang bersahabat (appeasement), dan patronase untuk melindungi kepentingan mereka terhadap pesaing-pesaing lokalnya maupun terhadap “kaum imperialis” Jakarta. (Ray & Goodpaster, 2003) menggambarkan kesibukan mendadak untuk menghasilkan kebijakan baru di era desentralisasi pasca-Orde-Baru ini sebagai sesuatu yang mencerminkan kepentingan lokal yang bersifat kolektif. Pemerintah-pemerintah daerah, misalnya segera menasionalisasi industri-industri besar (seperti Semen Padang), melarang investasi non-lokal dalam usaha bisnis eceran, memungut pajak tarif dan non-tarif pada transportasi antar-daerah untuk produk-produk pertanian, serta menerapkan berbagai macam diskriminasi demi kepentingan kelompok-kelompok etnis lokal yang dominan, baik menyangkut pekerjaan maupun urusan-urusan lain. Khususnya dari tindakan terakhir inilah muncul jejaring patronase yang kemudian berlaku ke tingkat masyarakat yang lebih luas, dan sering dijalankan melalui organisasi-organisasi etnis dan keagamaan.

Analisis ini secara akurat lebih mencerminkan gambaran tentang elite lokal dengan “akar-akar sosial-politik” sebagaimana yang muncul pada survei Demos ketimbang pada gagasan Evers tentang kelas atas pengendali kekuasaan yang terisolasi. Demokrasi yang mereka praktikkan erat menjadi satu dan tertanam dalam proses sosial jangka panjang. Semua pengamat partai politik 1950-an melihat itu. Konflik politik penuh kekerasan seperti peristiwa pemberontakan Darul Islam pada akhir 1950-an dan pembantaian anti-komunis pada pertengahan 1960-an melibatkan jaringan-jaringan klientelistik para rival mereka, kelompok-kelompok Islamis miskin melawan kelompok-kelompok nasionalis dan komunis yang juga miskin. Jaringan-jaringan yang mirip juga berada di balik kekerasan komunal di berbagai provinsi setelah 1998. Komunitarianisme yang inheren di dalam hubungan-hubungan yang penuh ketergantungan ini pun terlihat dalam pola-pola perilaku pemilih dewasa ini (Klinken, 2007) .

“Demokrasi patronase” adalah istilah yang baru belakangan digunakan oleh Kanchan Chandra dalam studinya mengenai politik pasca-kemerdekaan di India. Dia mendefinisikan demokrasi patronase sebagai demokrasi “di mana negara memiliki monopoli relatif atas pekerjaan dan jasa, dan di mana para pejabat terpilih menikmati diskresi (ruang geral) signifikan dalam pelaksanaan hukum untuk mengalokasikan pekerjaan-pekerjaan dan jasa-jasa itu sebagai pemberian negara” (Chandra, 2007). Chandra beranggapan bahwa partai-partai etnis dalam demokrasi patronase mempunyai peluang menang jika (i) konstituen etnis cukup besar dan mereka akan memilih partai tersebut dan jika (ii) terdapat cukup banyak kompetisi intra-partai. Meskipun politik komunal di Indonesia tidak seter-lembagakan yang terjadi di India, pandangan Chandra menawarkan hubungan sejajar yang menarik dengan Indonesia pada periode sebelum dan setelah Orde Baru. Demokrasi elektoral pernah berlangsung di Indonesia pada masa sebelum Orde Baru dan kini populer kembali di tingkat provinsi, meskipun ia tidak berdiri di atas komitmen ideologis yang kuat pada pluralisme dan hak asasi manusia.

Demokrasi elektoral bisa menjadi jalan bagi mencuatnya kembali kompetisi yang inheren di antara begitu banyak jaringan partikularistik yang sangat terfragmentasi. Tomsa, (2005) menulis bahwa kesuksesan Golkar yang terus berlanjut pasca-1998 di provinsi seperti Sulawesi Selatan bisa dikaitkan dengan kemampuan partai ini untuk mengakomodasi para bangsawan lokal, orang-orang yang tidak mewakili kepentingan Jawa, dan yang memiliki “banyak uang, banyak pengikut, dan banyak preman yang setia”. Demokrasi partronase dengan demikian sangat berkaitan dengan relasi-relasi sosial yang ada dan yang terus bisa dipertahankan. Ini jelas bukan sejenis pakta elite yang rapuh. Tapi inilah persekutuan partikularistik, yang cenderung mengeksklusikan mereka yang tak punya hubungan-hubungan koneksi seperti kelompok-kelompok minoritas non-bisnis, non-lokal, atau kaum melarat yang tak punya apapun untuk ditawarkan kepada patron.

524 kali dilihat, 10 kali dilihat hari ini


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *