Untuk pertama kalinya sejak setengah abad yang lalu ketika (Feith, 1957) menyatakan bahwa demokrasi konstitusional Indonesia merosot, saat ini hampir semua pengamat menulis tentang demokrasi di Indonesia sebagai suatu kenyataan. Presiden Soeharto dipaksa mundur di tengah-tengah demonstrasi massal dan kerusuhan Mei 1998. Penggantinya, B.J. Habibie, menjalankan serangkaian pembaruan populer. Yang paling terkenal antara lain adalah pemilihan umum yang demokratis (1999) dan program desentralisasi, serta banyak kebijakan lain yang langsung mempengaruhi basis institusional Orde Baru: reformasi militer, sistem peradilan, pers, serikat buruh, amendemen konstitusi, dan referendum Timor Timur. Meskipun demikian ada juga beberapa kegagalan dalam situasi pasca-otoritarian. Prosekusi atas kejahatan HAM masa lalu dan korupsi dilawan habis- habisan oleh kekuatan-kekuatan lama. Kekerasan komunal terjadi di banyak tempat. Parlemen yang kuat terbentuk melalui pemilu ternyata mulai mempraktikkan “politik uang”.

Untuk pertama kalinya sejak setengah abad yang lalu ketika (Feith, 1957) menyatakan bahwa demokrasi konstitusional Indonesia merosot, saat ini hampir semua pengamat menulis tentang demokrasi di Indonesia sebagai suatu kenyataan. Presiden Soeharto dipaksa mundur di tengah-tengah demonstrasi massal dan kerusuhan Mei 1998. Penggantinya, B.J. Habibie, menjalankan serangkaian pembaruan populer. Yang paling terkenal antara lain adalah pemilihan umum yang demokratis (1999) dan program desentralisasi, serta banyak kebijakan lain yang langsung mempengaruhi basis institusional Orde Baru: reformasi militer, sistem peradilan, pers, serikat buruh, amendemen konstitusi, dan referendum Timor Timur. Meskipun demikian ada juga beberapa kegagalan dalam situasi pasca-otoritarian. Prosekusi atas kejahatan HAM masa lalu dan korupsi dilawan habis- habisan oleh kekuatan-kekuatan lama. Kekerasan komunal terjadi di banyak tempat. Parlemen yang kuat terbentuk melalui pemilu ternyata mulai mempraktikkan “politik uang”.

Kualitas demokrasi menjadi banyak menjadi perhatian. Banyak sekali buku tentang sistem pemilu, korupsi, kekerasan, kemungkinan bangkitnya kembali otoritarianisme, serta perlunya lebih banyak agama dan lebih sedikit westernisme dalam politik. (King, 2003) menjelaskan pembaruan elektoral yang terjadi di Indonesia ini sebagai upaya “setengah-hati” karena tidak dibarengi dengan reformasi birokrasi dan lembaga-lembaga pengawasan. Semua ini menyebabkan (Robison & Hadiz, 2004) ragu bahwa telah terjadi transisi demokrasi sambil menegaskan kesimpulan tentang kontinuitas dominasi elite “predator” dan apparatchick yang dilahirkan Orde Baru.

Demos, sebuah lembaga riset tentang demokrasi, melakukan sebuah survei yang menarik tentang keadaan aktual demokrasi di Indonesia (Priyono, 2005). Selama dua putaran pengumpulan data melalui wawancara mendalam berbasis kuesioner yang terstruktur, para peneliti berbicara dengan 800 orang aktivis demokrasi yang berpengalaman menangani berbagai isu di setiap provinsi. Demos mengadaptasi daftar pertanyaan panjang model “demokrasi audit” yang disusun oleh David Beetham dan para koleganya di Inggris, dengan menambahkan daftar pertanyaan panjang lainnya mengenai bagaimana hubungan aktor dengan institusi- institusi demokrasi, serta mengenai seberapa besar kapasitas mereka dalam memanfaatkan dan memajukannya. Visi normatif di belakang desain riset ini adalah kebutuhan untuk mengkombinasikan salah satu versi demokrasi partisipatoris dan demokrasi prosedural yang berbasis pada pemilihan umum.

“Defisit demokrasi” merupakan salah satu kesimpulan utama survei Demos. Kebebasan yang vital memang telah muncul sejak 1998 untuk menyatakan pendapat, berorganisasi, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan jujur. Tetapi demokratisasi masih belum cukup menyentuh struktur kekuasaan. Berbagai kesenjangan yang terjadi di tingkat lokal menciptakan defisit demokrasi. Elite lokal memang tidak melanggar prosedur demokrasi, tetapi mereka memanipulasi aturan-aturan demokratik untuk mengejar kepentingan mereka sendiri (Prasetyo, Priyono, & Tornquist, 2003). Pork barreling merupakan salah satu contoh bentuk manipulasi yang dilakukan elite lokal sebagai cara meningkatkan popularitasnya dan dapat terpilih kembali dalam pemilihan umum periode berikutnya (Habibi, Kalalinggi, & Alaydrus, 2017).

Siapakah sesungguhnya kaum elite yang dimaksud survei itu? Para informan terutama menunjuk pada individu-individu yang paling berhubungan dengan negara. Pejabat daerah dan pusat (plus polisi, tentara, dan kelompok- kelompok milisi) berada di puncak urutan, disusul anggota DPR/D; sedangkan tokoh-tokoh bisnis “murni” (yang bekerja di luar negara) berada di urutan terakhir, sejajar dengan tokoh-tokoh NGO (Priyono, 2005). Para elite itu tidak menyabot instrumen-instrumen demokrasi, tetapi mereka semua korup. Meskipun demikian, kaum elite itu tidak hidup teralienasi dari masyarakat:

“Ada indikasi kuat bahwa aktor-aktor dominan memang punya akar secara sosial dan politik. Mereka bukan merupakan elite yang terisolasi dan bercokol di puncak negara dan yang bisa dikelilingi dan dikepung oleh masyarakat sipil.”

(Priyono, 2005).

Ditanya untuk menjelaskan bagaimana kaum elite itu menjalankan pengaruhnya, para informan menyebutkan tentang praktik-praktik klientelistik (pekerjaan atau jasa-jasa lain dalam birokrasi yang dipertukarkan dengan dukungan suara pada masa pemilu), atau patronase alternatif melalui organisasi-organisasi swasta (berbasis keagamaan atau etnis). Pola-pola relasi demikan ini juga sangat kuat berakar di dalam identitas lokal. Para informan Demos merasa bahwa sebagian besar masyarakat mengidentifikasikan diri dengan komunitas etnis mereka atau dengan komunitas keagamaan mereka, lebih ketimbang dengan identitas kebangsaan sebagai orang Indonesia. Gejala ini terasa sangat kuat di kawasan Indonesia Timur, juga di Papua dan Aceh di mana gerakan pemisahan diri sangat aktif (Priyono, 2005).

Observasi-observasi ini cocok dengan penilaian yang lebih menyeluruh tetapi bersifat komparatif mengenai demokrasi dalam survei tahunan yang dilakukan oleh Freedom House. Survei itu memang memperlihatkan adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan meskipun tidak lengkap, di Indonesia. Freedom House (www.freedomhouse.org) memfokuskan perhatian pada perkembangan nasional seperti prosedur elektoral dan pertarungan para calon ketimbang pada praktik sehari- hari. Lembaga itu memberikan skor antara 1 sampai 7 pada hak-hak sipil dan politik, dengan skor 7 yang dikategorikan sebagai paling tidak bebas. Skor rata-rata untuk kedua indikator 2,5 mengkualifikasi suatu negara sebagai “bebas”. Indonesia memperoleh peringkat “tidak bebas” pada 1990 dan meningkat menjadi “bebas sebagian” setelah 1998. Untuk pertama kalinya sejak pengukuran dimulai pada 1972, Indonesia baru diklasifikasikan sebagai “bebas” pada 2006. Peringkat Indonesia kini sama dengan India. Beberapa ilmuwan menganggap bahwa skor rata- rata untuk kategori “bebas” harus dikurangi 2,0, karena 2,5 biasanya berarti masih mengidap problem-problem serius dengan hak- hak sipil (Larry Diamond, seperti dikutip dalam (Reich, 2002)). Sesungguhnya India memiliki sejarah yang amat kaya mengenai praktik demokrasi lokal yang penuh cacat. (Chatterjee, 2004) secara evokatif menyebutnya sebagai praktik “politik (golongan) yang diperintah” (the politics of the governed). Dilihat dari perspektif ini, Indonesia jelas berada di garis-batas, meskipun dalam situasi perubahan yang positif.

Kini tidak ada satu pun yang beranggapan bahwa pemilihan umum tidak bebas. Tidak ada pula yang menyebut Indonesia sebagai demokrasi “hibrid” seperti yang didefinisikan (Diamond, 1999), di mana partai politik yang sama terus menerus terpilih walaupun diselenggarakan melalui pemilu yang bebas. Beberapa sarjana melihat posisi Indonesia dengan memberi perhatian pada elite penyintas dari era Soeharto yang menolak berkompetisi tetapi lebih memilih tindakan “kolusif” (Slater, 2004),atau yang memilih “membentuk kembali” diri mereka (Robison & Hadiz, 2004) melalui pemilihan umum yang bebas. Pandangan lain memberi fokus pada ketidakmampuan pemerintahan-pemerintahan terpilih itu jika mereka tidak mendekati tentara yang masih memiliki privilese, (Bünte, 2006) menengarai adanya “wilayah abu-abu” demokrasi di Indonesia, Filipina, dan Thailand akibat bertahannya elitisme dan karena masih kuatnya karakter neo- patrimonial dalam hubungan elite-massa.

959 kali dilihat, 3 kali dilihat hari ini


0 Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *