Banyak yang menilai kebijakan antikorupsi pada masa Orde Baru, bahkan pada tingkat tertentu, juga pada masa pemerintahan reformasi telah gagal memberantas korupsi sistemik di hampir semua cabang pemerintahan. Kasus korupsi massal di DPRD Kota Malang, makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum, dan problem serius mafia peradilan maupun mafia hukum membuktikan bahwa pemerintah dan kita telah gagal atau setidaknya belum banyak melakukan pemberantasan korupsi dengan maksimal.

Namun faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan kebijakan antikorupsi? Ada banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kegagalan ini. Salah satu faktor ini adalah kegagalan manajemen dalam proses pemerintahan dan penegakan hukum antikorupsi.

Akar penyebab kegagalan manajemen ini adalah runtuhnya atau tidak bekerjanya fungsi manajemen dalam proses implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Karena itu, kegagalannya dapat bersifat taktikal, fungsional, maupun manajerial

Jeremy Pope (1999), salah seorang pendiri Transparansi Internasional, misalnya, menyebutkan tidak adanya koordinasi dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi yang parsial sebagai faktor yang menyebabkan kegagalan itu. Faktor lainnya, menurut dia, adalah karena tujuan pemberantasan korupsi yang tidak spesifik dan dapat dicapai yang memungkinkan diperolehnya hasil dengan cepat atau “quick wins” untuk memperoleh dukungan kuat publik.

Sementara Huberts (1998) berpendapat tidak ada atau kurang efektifnya kontrol institusional internal, supervisi, dan lemahnya kepemimpinan sebagai pe- nyebab kegagalan itu. Namun demikian, berdasarkan pengalaman kegagalan tersebut menurut Peter Eigen (1996:162), seorang tokoh Transparansi Internasional lainnya, juga dapat disebabkan karena lemahnya pemantauan eksternal oleh lembaga atau organisasi yang independen.

Pakar antikorupsi lainnya, seperti Langseth Lambsdorff, dan Susan Rose-Ackerman, berdasarkan penelitiannya menyebutkan gaji yang tidak layak, manajemen keuangan dan mekanisme akuntabilitas yang lemah, pengadaan barang publik yang tidak akuntabel, konflik kepentingan atau tidak adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan privat dan publik, birokratisasi, proses pembuatan keputusan yang tidak transparan, dan tidak adanya aturan perilaku yang jelas bagi pegawai negeri sebagai sumber korupsi di pemerintahan.

Strategi antikorupsi, karenanya menurut mereka, harus dapat mengatasi sumber atau penyebab korupsi ini. Memberantas korupsi, misalnya, dapat dilakukan dengan menaikkan gaji pegawai, mendesain sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang akuntabel, merancang proses pembuatan keputusan yang transparan, debirokratisasi, dan menerapkan kode etik pegawai negeri. Karena itu, memberantas korupsi tidak cukup dengan hanya menaikkan gaji pegawai negeri, sebagaimana dibuktikan oleh kasus korupsi Gayus Tambunan.

Namun demikian, gaji yang tidak layak, terutama bagi penegak hukum, dapat menjadi faktor kunci yang menyebabkan korupsi. Robert Klitgaard (1998), misalnya, menyatakan tidak realistik kita berharap pada polisi, jaksa, dan hakim yang digaji tidak layak untuk memberantas korupsi. Akibatnya penegak hukum semacam ini akan memiliki insentif untuk mengkorupsi proses penegakan hukum Akhirnya, Huberts (1998) menyampaikan hasil penelitiannya yang penting tentang faktor penentu keberhasilan kebijakan antikorupsi berdasarkan survei opini 257 para ahli di 49 negara. Faktor penentu ini adalah komitmen dari para elit politik, supervisi dan kontrol internal, keuangan partai politik yang transparan, teladan dari para pimpinan, perilaku antikorupsi pegawai negeri, pemberantasan organisasi kejahatan, tekanan dan partisipasi publik, pendirian lembaga antikorupsi independen, seleksi pegawai yang bebas KKN yang memastikan terpilihnya calon yang memiliki integritas, dan standar hidup yang layak bagi pegawai. Jadi menurut Hubert komitmen dari para pemimpin dan elite politiklah yang paling penting dan menentukan dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Karena itu yang menjadi pertanyaan kemudian adalah sudahkah para pemimpin dan elite politik kita memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi? (Mh)

171 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *