Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara

Jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi dan mendistori proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, melemahkan sistem kepartaian, dan menghadirkan politikus korup. Pandangan umum menilai relasi antara pemilih dan partai/kandidat bukan atas dasar pertimbangan “rasional” terhadap kebijakan akan tetapi karena pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi (Qodir, 2014). Lanjutkan membaca “Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara”

Belajar Lokalitas dari Yogyakarta

Selama ini lokalitas dibayangkan sebagai subnasional, sebagai arena yang di bawah dominasi pusat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep desentralisasi, bahkan sebagai wilayah administratif yang notabene “terisolir” “otonom” dari realitas lainnya (boleh disebut sistem tertutup) dan wilayah administratif tersebut pastinya di bawah kendali sebuah negara bangsa.

Akan tetapi, bayangan tersebut dengan segera sirna jika melihat kasus Yogyakarta. Dapat dikatakan meskipun Yogyakarta dapat dipahami sebagai sebuah lokalitas, dan notabene berada di bawah “payung” negara bangsa bernama Indonesia secara rezim administratif akan tetapi tetapi dalam memori kolektif masyarakat Yogyakarta bahkan masyarakat Indonesia dan institusi negara nasional (institusi formal) itu sendiri Yogyakarta melebihi batasannya sendiri. Memori kolektif tersebut tidak salah, bagaimana mungkin sebuah entitas lokal (dalam rezim administratif merupakan “bawahan” dari pusat) justru berkreasi “menciptakan” pusat itu sendiri, Bahkan dirinya sempat bertransformasi menjadi pusat sekaligus mempertahankan lokalitas di saat yang sama.

Lanjutkan membaca “Belajar Lokalitas dari Yogyakarta”

Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?

Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diajukan. Menurut penulis, tidak ada alternatif terhadap demokrasi bagi Indonesia. Apa kita mau kembali ke demokrasi terpimpin? Apa kita lupa malapetaka luar biasa yang mengakhiri demokrasi terpimpin yang juga begitu mengerikan karena populisme demokrasi terpimpin tidak memungkinkan pandangan-pandangan berbeda? Apakah kita menginginkan seorang Pak Harto baru? Tentu model Pak Harto tak mungkin terulang. Kadang-kadang kita lupa bahwa konflik-konflik bernuansa etnis dan agama yang sudah mulai meledak pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto menunjukkan bahwa Soeharto hanya menutup-nutupi, tetapi tidak mengintegrasikan unsur-unsur penuh perpecahan dalam masyarakat. Lanjutkan membaca “Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?”