Pelajaran dari Pemilukada 2017 dan 2018 untuk Mewujudkan Pemilu Serentak 2019 yang Berintegritas

Berpijak pada pelaksanaan Pemilukada serentak yang telah dilaksanakan pada awal tahun 2017 dan pertengahan tahun 2018 bahwa secara umum pemilihan kepala daerah secara langsung telah berhasil dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dengan berbagai capaian-capainnya. Di sisi lain, Pemilukada telah melahirkan persoalan yang meninggalkan catatan buruk bagi pelaksanaan Pemilukada. Persoalan konflik pasca pemilukada, money politics, black campaign serta kualitas kandidat yang masih jauh dari harapan.

Semangat dari Pemilukada antara lain memberikan pendidikan politik bagi rakyat di tingkat lokal serta sebagai mekanisme menghasilkan tatanan pemerintahan lokal yang baik (local good governance), idealnya dijadikan patokan bagi penyelenggara pemilu, kandidat, masyarakat, partai politik bahkan lembaga swadaya masyarakat untuk bekerja dan mengawal pemilihan kepala daerah agar demokrasi di tingkat lokal baik secara prosedural maupun substansi tetap terjaga. Lanjutkan membaca “Pelajaran dari Pemilukada 2017 dan 2018 untuk Mewujudkan Pemilu Serentak 2019 yang Berintegritas”

Mengapa Kebijakan Antikorupsi Cenderung Gagal?

Banyak yang menilai kebijakan antikorupsi pada masa Orde Baru, bahkan pada tingkat tertentu, juga pada masa pemerintahan reformasi telah gagal memberantas korupsi sistemik di hampir semua cabang pemerintahan. Kasus korupsi massal di DPRD Kota Malang, makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum, dan problem serius mafia peradilan maupun mafia hukum membuktikan bahwa pemerintah dan kita telah gagal atau setidaknya belum banyak melakukan pemberantasan korupsi dengan maksimal.

Namun faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan kebijakan antikorupsi? Ada banyak faktor yang memberikan kontribusi pada kegagalan ini. Salah satu faktor ini adalah kegagalan manajemen dalam proses pemerintahan dan penegakan hukum antikorupsi. Lanjutkan membaca “Mengapa Kebijakan Antikorupsi Cenderung Gagal?”

Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara

Jual beli suara mengakibatkan lunturnya nilai-nilai demokrasi, mendelegitimasi dan mendistori proses pemilu, melemahkan akuntabilitas politik (vertikal) antara politikus dan pemilih, melemahkan sistem kepartaian, dan menghadirkan politikus korup. Pandangan umum menilai relasi antara pemilih dan partai/kandidat bukan atas dasar pertimbangan “rasional” terhadap kebijakan akan tetapi karena pemilih membuat keputusan/pilihan berdasarkan iming-iming uang atau barang. Politik uang selalu kita dengar dalam setiap Pemilu dan Pemilukada/Pemilu Legislatif tetapi pelaku sulit ditangkap. Bahkan yang tertangkap basah sedang membagi-bagikan uang kepada calon pemilih tidak pula dihukum atau didiskualifikasi (Qodir, 2014). Lanjutkan membaca “Penjelasan Alternatif atas Fenomena Jual Beli Suara”

Belajar Lokalitas dari Yogyakarta

Selama ini lokalitas dibayangkan sebagai subnasional, sebagai arena yang di bawah dominasi pusat, sebagai bagian tidak terpisahkan dari konsep desentralisasi, bahkan sebagai wilayah administratif yang notabene “terisolir” “otonom” dari realitas lainnya (boleh disebut sistem tertutup) dan wilayah administratif tersebut pastinya di bawah kendali sebuah negara bangsa.

Akan tetapi, bayangan tersebut dengan segera sirna jika melihat kasus Yogyakarta. Dapat dikatakan meskipun Yogyakarta dapat dipahami sebagai sebuah lokalitas, dan notabene berada di bawah “payung” negara bangsa bernama Indonesia secara rezim administratif akan tetapi tetapi dalam memori kolektif masyarakat Yogyakarta bahkan masyarakat Indonesia dan institusi negara nasional (institusi formal) itu sendiri Yogyakarta melebihi batasannya sendiri. Memori kolektif tersebut tidak salah, bagaimana mungkin sebuah entitas lokal (dalam rezim administratif merupakan “bawahan” dari pusat) justru berkreasi “menciptakan” pusat itu sendiri, Bahkan dirinya sempat bertransformasi menjadi pusat sekaligus mempertahankan lokalitas di saat yang sama.

Lanjutkan membaca “Belajar Lokalitas dari Yogyakarta”

Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?

Pertanyaan ini sebenarnya tidak perlu diajukan. Menurut penulis, tidak ada alternatif terhadap demokrasi bagi Indonesia. Apa kita mau kembali ke demokrasi terpimpin? Apa kita lupa malapetaka luar biasa yang mengakhiri demokrasi terpimpin yang juga begitu mengerikan karena populisme demokrasi terpimpin tidak memungkinkan pandangan-pandangan berbeda? Apakah kita menginginkan seorang Pak Harto baru? Tentu model Pak Harto tak mungkin terulang. Kadang-kadang kita lupa bahwa konflik-konflik bernuansa etnis dan agama yang sudah mulai meledak pada tahun-tahun terakhir pemerintahan Soeharto menunjukkan bahwa Soeharto hanya menutup-nutupi, tetapi tidak mengintegrasikan unsur-unsur penuh perpecahan dalam masyarakat. Lanjutkan membaca “Apakah Demokrasi Cocok untuk Indonesia?”

Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis

Pemilihan umum di daerah, terutama pemilihan langsung gubernur dan bupati, mudah membangkitkan lagi primordialisme etnis dan menyulut ketegangan antara penduduk asli dan pendatang, sering dengan nuansa konflik agama. Keharusan para calon politisi memobilisasi para pendukung menggoda mereka untuk membangkitkan prasangka dan konflik-konflik etnis tersembunyi. Potensi konflik itu begitu mencolok sehingga masalah itu perlu diberi perhatian sangat serius. Kiranya mekanisme-mekanisme demokratis perebutan kekuasaan di tingkat provinsi dan kabupaten perlu diubah. (Magnis Suseno, 2013) Lanjutkan membaca “Demokrasi Kita dalam Kondisi Kritis”

Calon Kepala Daerah Harus Tau: Banyak Uang Bukan Jaminan Keterpilihan

Korupsi pemilu terutama jual beli suara membuat rapuh representasi politik dan menurunkan legitimasi pemerintahan. Penelusuran dalam tulisan ini menunjukkan bahwa uang (dan juga barang) bukanlah faktor penentu utama untuk memenangi pemilu. Beragam variabel membentuk hubungan antara pemilih dan politikus dan membentuk formula yang kompleks. Upaya mencegah praktik jual beli suara dalam pemilu/ pemilukada adalah usaha yang rumit. Lanjutkan membaca “Calon Kepala Daerah Harus Tau: Banyak Uang Bukan Jaminan Keterpilihan”

Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!

Tahun 2018 merupakan tahun politik, pada tahun ini menjadi salah satu isu penting, tidak hanya untuk masa depan yang demokrasi kita, tapi juga untuk imajinasi kebangsaan. Kecenderungan ini menempatkan kita dalam kondisi di persimpangan jalan, harapan akan politik yang berpihak kepada kepentingan rakyat dipertaruhkan dalam pemilihan umum kepala daerah. Ditahun ini juga kita melihat “tragedi” banyaknya kepala daerah yang ditangkap tangan korupsi. Hal ini menjadi preseden buruk bagi pemerintahan daerah dan indikasi kuat bahwa terdapat patologi yang harus kita benahi bersama untuk menciptakan kondisi pemerintahan daerah yang bersih dan dapat melayani dengan baik. Lanjutkan membaca “Dicari Kepala Daerah yang Tidak Rakus dan Tamak!”

Ketimpangan Wilayah Barat dan Timur Indonesia

Diskursus ketimpangan wilayah barat dan Timur Indonesia sudah menjadi hal yang dapat kita lihat dengan jelas, namun sulit untuk dinyatakan secara tepat dan benar. Wilayah manakah yang tergolong Barat dan manakah yang tergolong Timur? Sebagian analisis memasukkan Kalimantan sebagai salah satu provinsi terkaya kedalam wilayah Barat, sementara analis lainnya meletakkan di wilayah Timur. Di samping itu pusat-pusat perdagangan  dan misi keagamaan semasa kolonial biasanya juga menjadi kantong daerah kemajuan, walaupun berada di bagian Timur, misalnya Manado, Minahasa, Maluku, termasuk juga Kalimantan Tengah, Lokasi tempat ibukota Republik Indonesia direncanakan dipindahkan. Sebagian wilayah yang enggan untuk turut merdeka bersama pada tanggal 17 Agustus 1945 terletak di kantong-kantong “kemakmuran kolonialisme” di bagian Timur. Lanjutkan membaca “Ketimpangan Wilayah Barat dan Timur Indonesia”

Mahar Politik Bentuk dari Patronase Penyelenggaraan Pemilukada

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) serentak baik Gubernur, Walikota, maupun Bupati yang diselenggarakan di Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Dimulai dari permasalahan calon kepala daerah yang melalui jalur independen, calon kepala daerah incumbent yang mencalonkan kembali, calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik hingga masalah pendanaan calon kepala daerah. Padahal melalui Pemilukada semua orang berharap lahirnya seorang pemimpin yang diinginkan sesuai kemauan rakyat bukan kemauan partai politik (Parpol) saja.